Kenaikan Nilai PBB di Bekasi Dipicu Laju Pertumbuhan Ekonomi

BEKASI, WARTA KOTA -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, alasan naiknya nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2019 karena mempertimbangkan kebutuhan.

Hal ini mengacu pada naiknya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang menembus Rp 6,6 triliun pada 2019.

"Tahun lalu kan APBD kita Rp 5,6 triliun dan sekarang sudah Rp 6,6 triliun di 2019. Kalau APBD naik tapi pendapatan tidak naik, ya tidak akan ketemu angkanya, padahal pendapatan itu yang membiayai program-program pemerintah untuk masyarakat," kata Rahmat Effendi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (25/2).

Menurut Rahmat Effendi, pemerintah telah melakukan berbagai pertimbangan sebelum menaikan nilai PBB.

Misalnya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, daya beli masyarakat yang terus meningkat, serta laju inflasi yang lebih rendah daripada skala nasional.

"Ekonomi di Kota Bekasi itu lajunya optimis, kondisi perekonomiannya bagus. Harga jual objek pajak juga sudah sangat jauh disparitasnya dengan Nilai Jual Objek Pajak. Makanya hal ini juga menjadi pertimbangan lain pemerintah menaikan tarif PBB," ungkap Rahmat Effendi.

Rahmat Effendi menjelaskan, kenaikan nilai PBB bervariasi tergantung dari lokasi tiap-tiap objek pajak.

Objek pajak yang berdiri di Jalan Sudirman, Jalan Sultan Agung, juga Jalan Ahmad Yani, tentunya lebih tinggi NJOP-nya karena letak yang strategis dan berada di jalur nasional.

Rahmat Effendi menyebut, pemerintah daerah memiliki hak prerogatif tanpa melibatkan legislator dalam menentukan kenaikan itu sejak 2014 lalu.

"Besarannya pemerintah yang menentukan dan di Kota Bekasi memang lebih tinggi daripada di Cianjur atau Irian karena di sini kami sudah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMA," kata Rahmat Effendi.