Trubus Rahadiansyah: Ada Udang di Balik Batu Soal Anies Baswedan Bakal Cairkan Dana Kampung Kumuh

"Iya harusnya lewat dana hibah yang selama ini berlangsung, cuman kalau dana hibah itu jumlahnya terbatas jadi tidak bisa digelontorkan dalam jumlah yang besar," katanya lagi.

Hingga saat ini Anies Baswedan belum merincikan secara detail kampung kumuh yang akan mendapat dana tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengomentari rencana Gubernur Jakarta Anies Baswedan soal dana kampung kumuh di Ibu Kota DKI Jakarta.

Dia mengatakan, jika dana ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, maka  sangat rawan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.

"Masyarakat itu tidak berpengalaman dalam pengelolaan alokasi anggaran seperti itu,"  ujar Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat (15/2/2019).

"Kalau diserahkan kepada masyarakat yang tidak tahu proses pembangunan seperti itu, kan kita khawatirkan ada penyelewengan di lapangan," ucapnya lagi.

• BERITA FOTO: Ini Dia Penampakan Kampung Kumuh yang Disulap Jadi Indah Warna-warni

Gembong Warsono menyarankan, anggaran yang bakal dikeluarkan tersebut mestinya diserahkan kepada SKPD yang membidangi pembangunan di DKI.

Justru, Gembong Warsono heran dan mempertanyakan apa pekerjaan anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI, jika dana tersebut harus diserahkan langsung kepada masyarakat.

"Nah, pertanyaan warga kita bisa enggak mengelola dana itu? Kenapa enggak ditangani oleh SKPD aja? Kan yang bertanggung jawab terhadap keberhasil pembangunan di Jakarta itu kan SKPD," ucapnya.

Menurutnya, warga memang harus dilibatkan untuk menggenjot berbagai program di Ibu kota, namun tak perlu ikut mengurusi dana.

"Mereka harus mampu melibatkan masyarakat, namun bentuk keterlibatan masyarakat ini enggak harus ikut mengelola dana," katanya.

Dia menambahkan, masyarakat bisa dilibatkan misalnya dalam dalam perencaanaan atau pembangunan sesuai konsep yang dibutuhkan.

• Warga Kampung Kumuh Tambora Berebut Ingin Lihat Jokowi

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan program pelibatan masyarakat dalam mengelola pembangunan kampung kumuh di wilayah Ibu Kota.

Akan tetapi, Anies Baswedan belum merincikan jumlah dana dan  kampung kumuh mana yang akan ditata.