Siap-siap karena BBNKB DKI akan Naik Jadi 12,5 Persen

Keputusan tersebut diungkapkan Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin merujuk pada kesepakatan Badan Pendapatan Daerah se-Jawa dan Bali.

Siap-siap karena BBNKB DKI akan Naik Jadi 12,5 Persen
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ilustrasi. Showroom Dealer Honda Nusantara MT Haryono terdiri atas empat lantai diresmikan, di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). 

Dalam mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2019 menjadi sebesar 12,5 persen.

Keputusan tersebut diungkapkan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin merujuk pada kesepakatan Badan Pendapatan Daerah se-Jawa dan Bali.

"Kita sedang usulkan karena sesuai dengan kesepakatan Badan Pendapatan se-Jawa dan bali untuk BBN 1 itu ditetapkan 12,5 persen," kata Faisal di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (7/2/2019).

Hanya saja, walau Badan Pendapatan Daerah se-Jawa dan Bali telah sepakat mengesahkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus mengkaji kenaikan tarif pajak BBNKB per Januari 2019.

Sebab menurutnya, kenaikan tarif pajak tersebut bukan hanya semata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak semata, tetapi lebih kepada mendorong kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.

"Dalam rangka regulasi masyarakat supaya pindah ke moda transportasi masal, salah satunya itu. Kalau beli mobilnya mahal kan orang malas beli mobil kan," jelas dia.

Oleh karena itu, usulan kenaikan biaya BBNKB tersebut hanya akan diterapkan pada pembelian mobil tahun 2019. Sehingga biaya balik nama yang semula sebesar 10 persen dinaikkan sebesar 12,5 persen dari harga kendaraan.

"Draft sudah masuk (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Tinggal tergantung dari dewan menyetujui kapan. Kita berharap DPRD kita segera mengetok ini karena merupakan suatu nilai tambah buat penerimaan pajak kita," tutup dia.

Ditemui terpisah, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyatakan pemerintah tidak membebani masyarakat lewat pajak. Sementara transportasi massal yang menjadi sasaran justru tidak mengakomodir masyarakat.

"Jangan sampai kalau semuanya sudah ditetapkan justru memberatkan masyarakat, apalagi transportasi umum belum memadai," ungkap Yuke.

Oleh karena itu, dirinya mengungkapkan pihaknya masih membahas usulan pemerintah untuk menaikkan biaya BBNKB tersebut. Selanjutnya, usulan tersebut akan dirapatkan dan dibahas dalam waktu dekat.

"Masih dalam pengkajian, saat ini masih dibahas dan secepatnya akan dirapatkan," jelasnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved