Setelah Empat Tahun Blusukan, Diketahui Ada 2650 Desa Tertinggal Sudah Mandiri

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Desa (Kemendesa PDTT), Eko Putro Sandjojo mengaku, dia berhasil mengentaskan sebanyak 6.500 desa tertinggal selama empat tahun belakangan. Bukan hanya kemiskinan, desa tersebut kini berhasil mandiri. 

Hal tersebut disampaikan oleh Eko Putro Sandjojo usai rapat kerja teknis (Rakernis) 2019 terkait Program Kerja 2019 dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), Kemendesa PDTT di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat (1/2/2019). 

Dipaparkannya, dalam RPJMN 2015-2019, Kemendesa PDTT menargetkan pengentasan sebanyak 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir tahun 2019.

Akan tetapi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 6.500 desa yang berhasil dientaskan dari kemiskinan.

"Selain itu, target untuk menciptakan 2.000 desa mandiri juga terlampaui, saat ini sudah ada 2.650 sekian desa dengan status mandiri. Jadi beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui,” ungkap Eko.

Terkait dana desa, desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya dalam waktu empat tahun terakhir. 

“Desa mampu membangun antara lain hampir 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Posyandu, Pasar, Bumdes, dan Embung. Desa juga mampu membangun hampir satu juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa,” paparnya.

Pembangunan tersebut dijelaskannya secara langsung memberikan dampak penurunan angka kemiskinan signifikan di desa, tingkat kesenjangan atau gini ratio di desa pun lebih rendah dari pada di kota. Begitu juga dengan angka pengangguran desa lebih rendah dibandingkan kota. 

“Pendapatan perkapita di desa naiknya hampir 50 persen, dari Rp 572 ribu perkapita perbulan menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan. Juga angka Stunting dari 37,2 persen menjadi menjadi 30,2 persen dalam 4 tahun terakhir,” katanya.

Fokus Pembangunan

Terpisah, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT, Aisyah Gamawati menyebutkan meskipun Ditjen PDTu baru dibentuk pada tahun 2015, fokus dan wilayah kerja PDTu berada pada wilayah terluar.

Wilayah terluar yang dimaksudnya antara lain, daerah perbatasan, pulau terluar, pulau terpencil, daerah rawan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pascakonflik. 

"Khusus untuk daerah perbatasan dan pulau kecil terluar menjadi prioritas kami. Ini sangat penting karena selama ini kita masih dipandang belum memberikan afirmasi secara maksimal kepada wilayah-wilayah tersebut," jelas Aisyah. 

"Selain itu, kami juga ditugaskan untuk menangani wilayah-wilayah lain seperti rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik yang mengarah kepada problem based, yang mana tingkat kejadiannya sulit diprediksi dan dapat terjadi di bagian manapun di penjuru negeri," tambahnya. 

Lebih lanjut, dipaparkannya, Secara selektif fasilitasi akan menekankan pada pembukaan aksesibilitas seperti penyediaan jalan di daerah perbatasan sepanjang 22 Km di 11 Kabupaten, penyediaan moda transportasi penumpang dan barang sebanyak 4 unit.