Jika Abu Bakar Baasyir Boleh Tak Teken Ikrar Setia Pancasila, 507 Napi Teroris Lainnya Bakal Ikutan

Ia mengatakan, seharusnya terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bisa bebas bersyarat pada 13 Desember 2018.

Jika Abu Bakar Baasyir Boleh Tak Teken Ikrar Setia Pancasila, 507 Napi Teroris Lainnya Bakal Ikutan
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly mengatakan, menandatangani dokumen yang berisi ikrar kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI, sangat fundamental dan wajib dilakukan oleh setiap napi terorisme yang ingin mengajukan bebas bersyarat.

Hal itu dikatakan Yasonna Laoly di Kantor KemenkumHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

"Itu kan masalah fundamental. Kalau nanti kita berikan kesempatan itu, masih ada berapa ratus (napi) teroris lagi sekarang di dalam. 507 (napi teroris) di dalam. Itu yang menjadi kajian kita. Tidak mudah ini barang. Ini kan menyangkut prinsip yang sangat fundamental bagi bangsa. Makanya kita sampai sekarang belum memutuskan itu," tutur Yasonna Laoly.

Ketua KPU: Sebaiknya Jangan Mengingatkan Kami Melalui Media Sosial

Ia mengatakan, seharusnya terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bisa bebas bersyarat pada 13 Desember 2018.

Itu karena sejumlah persyaratan pembebasan bersyarat telah dipenuhinya, antara lain telah menjalani dua pertiga masa tahanan, berkelakuan baik, dan tidak pernah masuk ke register F.

"Kalau memenuhi syarat sebetulnya tanggal 13 Desember 2018 sudah kami keluarkan," katanya.

Mbah Rono: Jangan Kriminalisasi Gunung Anak Krakatau!

Namun, Abu Bakar Baasyir belum memenuhi persyaratan penting lainnya, yakni menandatangani satu paket dokumen yang satu di antaranya berisi ikrar setia terhadap Pancasila.

Ia mengatakan, syarat itu wajib dilakukan oleh semua narapidana kasus terorisme yang ingin bebas bersyarat, termasuk 507 narapidana terorisme yang berada di lapas dan rutan sekarang.

"Ada syarat penting yang dimintakan sesuai prosedur, sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi," jelas Yasonna Laoly.

Ini Lima Wilayah Rawan Longsor di Kota Bekasi

Untuk itu, ia mengatakan pihaknya dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum, ideologi, keamanan, dan lain-lain.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Polri, Kemenkopolhukam, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah belum bisa memutuskan Abu Bakar Baasyir bebas bersyarat sampai saat ini. (Gita Irawan)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved