Beda Pilihan Capres, Kader PBB Dikeroyok Loyalis Yusril Ihza Mahendra Saat Rapat Pleno Partai

KADER Partai Bulan Bintang (PBB), Ali Wardi, mengaku menjadi korban pengeroyokan puluhan orang loyalis Yusril Ihza Mahendra saat berlangsung rapat pleno partai di DPP PBB, Jalan Pasar Minggu Raya, Minggu (20/1/2019).

Ali Wardi pun akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan menggandeng para Advokat PAS Lantang.

Kuasa Hukum, Novel Bamukmin membenarkan pihaknya akan melaporkan dugaan pengeroyokan Ali Wardi ke Mapolres Jakarta Selatan pada Senin (21/1/2019).

"Terkait Ali Wardi seorang kader PBB Ijtima Ulama dikeroyok hampir 30 orang diduga orangnya YIM. Oknum orang-orangnya YIM itu mengeroyok saat ada rapat pleno di DPP PBB. Kami akan laporkan Sdr Sinyo dan kawan-kawannya ke Polres," kata Novel Bamukmin di Jakarta, Senin (21/4/2019).

Novel Bamukmin menjelaskan, pengeroyokan tersebut terjadi pada saat rapat berlangsung serta dihadiri para petinggi PBB termasuk sang Ketua Umum, Yusril Izha Mahendra.

"Saya berharap agar polisi bisa mengusut tuntas satu demi satu dan aktor intelektual dalam pengeroyokan ini karena terjadi justru lagi terselenggaranya rapat pleno yang dihadiri oleh YIM dan petinggi PBB lainya," kata Novel Bamukmin.

Novel Bamukmin menyebut, pengeroyokan itu diduga karena ada upaya pemaksaan kader PBB untuk mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Maruf Amin.

Sementara, Ali Wardi sampai peristiwa itu terjadi tetap keukeuh mengikuti ijtima' ulama, yakni mendukung pasangan nomor urut 02.

"Saya prihatin dengan aksi premanisme ini yang dilakukan oleh oknum loyalis YIM, yang berpolitik sudah tidak sehat. Dikarenakan YIM telah tersesat jalan sehingga diduga ada upaya upaya kotor dilakukan ingin memaksa kadernya dukung 01," kata Novel Bamukmin.

Yusril Dukung Jokowi

Sebelumnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

"Insya Allah, kan sudah sama-sama, tapi (pernyataan dukungan) itu nanti Januari akan ke sana arahnya," kata Yusril di masjid Baitussalam dalam kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018).

Yusril yang sejak awal November 2018 menjadi pengacara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat pagi.

Ia diterima langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

"Insya Allah nanti akan diputuskan Januari, tapi kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan 24 wilayah dan pada umumnya semua itu memahami langkah yang kita tempuh dan juga memahami apa yang saya laksanakan selama ini," tambah Yusril.

PBB rencananya akan melaksakanan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB pada Januari 2019.

"Jadi tidak seperti yang dikemukakan dalam banyak media sosial yang seolah-olah dibuat antagonis seperti itu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kami dengan Pak Jokowi ini baik-baik saja, ketawa-ketawa saja," kata Yusril sambil tertawa.

Presiden Joko Widodo yang ada di sampingnya saat menyampaikan keterangan pers juga ikut tertawa.

"Saya dengan beliau ini sudah kenal lama saat wali kota sudah kenal baik karena memang PBB saat itu memang dengan kita. Kemudian saat menjadi gubernur juga saya sering ketemu, malah saya pernah ke rumah Prof Yusril. Jadi menurut saya, dengan beliau ini kawan dan sahabat yang akrab dan baik," kata Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan itu, Presiden mengaku bicara soal sejumlah urusan ketatanegaraan.

"Ya berbicara banyak mengenai negara terutama ketatanegaraan," tambah Presiden.

Yusril mengaku bahwa selama ini ia tidak berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya tidak berseberangan. Pak Jokowi pasti paham bahwa kadang-kadang ada kritik disampaikan tapi semua itu dengan niat yang baik tapi juga kritik yang konstruktif ya, bukan asal kritik tanpa alasan," ujar Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menambahkan, "Karena niatnya baik ya beliau juga mendengarkan dan mempertimbangkan. Kalau sesuai ya dilaksanakan, kalau tidak sesuai ya tidak dilaksanakan, itu saja." 

Yusril juga mengaku bahwa Jokowi menanyakan sejumlah persoalan-persoalan hukum.

"Baik beliau tanya maupun beliau tidak tanya ya saya sampaikan. Ada yang beliau pertimbangkan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara kita semuanya," tambah Yusril.

Yusril: Saya Bukan Cebong

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta keluarga besar partai termasuk konstituen dan simpatisan, agar berpikir jernih dalam menanggapi keputusannya menjadi pengacara tim pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Ia memastikan, ada niat baik di balik keputusan tersebut, terutama untuk kepentingan partai dalam menghadapi Pemilu 2019.

"Yang penting dicatat, ini adalah keputusan strategis bukan ideologis. Kita berpolitik dengan cara berteman dengan semua pihak, baik dengan oposisi maupun dengan pemerintahan," ungkap Yusril Ihza Mahendra di acara Rapat Kerja Nasional Komite Aksi Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang di Hotel Swissbell Kalibata, Kamis (29/41/2018).

Yusril Ihza Mahendra paham terkait kegaduhan yang sempat muncul terhadap keputusan itu.

Bahkan, ia kerap mendengar tudingan-tudingan tak sedap yang salah satunya menyebut dirinya sudah berpaling dari visi misi partai yang membela Islam.

Bahkan, banyak orang menyebutnya sebagai 'cebong baru' karena dianggap mendukung paslon nomor satu.

"Saya dituduh cebong karena dianggap mendukung paslon satu. Masak jadi lawyer saja terus saya jadi cebong? Yang bener aja. Terus kemarin saya jadi lawyer HTI, apakah berarti saya HTI? Kita rasional saja. Ini langkah kita menyelamatkan partai. Percayalah, kita tidak akan bergeser dari komitmen awal sebagai partai Islam," tegas Yusril Ihza Mahendra.

Terkait tudingan ada kepentingan tertentu dalam keputusan itu, apalagi ia tidak meminta bayaran, Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak tidak melihat itu dari sudut pandang kecurigaan.

"Bukan kali ini saja saya tidak dibayar. Saya all out bela HTI apa itu dibayar? Tidak. Saya bela guru honorer menuntut haknya apa dibayar? Tidak. Dan banyak kasus lain, saya tidak meminta bayaran dengan alasan tertentu. Saya bekerja tidak selalu berpatokan kepada uang," paparnya.

Sekali lagi Yusril Ihza Mahendra menegaskan, PBB hingga saat ini belum menentukan arah dukungan.

Yusril Ihza Mahendra menyebut, dukungan baru akan diumumkan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada Januari 2019.

"Sampai saat ini hingga Januari nanti, kami akan menampung semua aspirasi kader. Terkait keputusan mendukung siapa, nanti Januari baru akan diumumkan dalam agenda Mukernas," bebernya.

PBB: Langkah strategis

Keputusan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra untuk menjadi penasehat hukum atau "lawyer" pasangan nomor urut satu, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan saat ini. 
 
"Beliau (Yusril) memutuskan langkah yang menurutnya paling lunak, namun paling strategis. Beliau tidak menjadi menjadi bagian dari Timses Jokowi Ma’ruf, tetapi  juga tidak memilih bermusuhan dengan mereka," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Afriansyah Ferry Noor, di Jakarta, Rabu. 
 
Menurut dia, Yusril memilih bertindak sebagai lawyer profesional untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf,  meskipun banyak pihak mengartikan menjadi lawyer berarti juga memberikan dukungan di Pilpres 2019.
 
"Padahal beda artinya. Yusril pernah menjadi lawyer orang PKI. Apakah mendukung PKI? Kan tidak sama sekali. Yusril jadi lawyer Golkar, PPP, Hanura OSO, apakah secara politik mendukung ketiga partai itu? Tidak," tegas Ferry. 
 
Ia berpendapat Yusril merupakan seorang pribadi yang punya prinsip kuat sebagai Ketum PBB dan sebagai kuasa hukum. Sebagai kuasa hukum profesional, selama ini Yusril pun selalu menjaga kepercayaan kliennya.
 
"Kenapa orang PKI, Golkar, PPP dan Hanura itu memilih beliau jadi lawyer mereka? Karena mereka percaya, kepada Yusril profesional dan tidak akan mengkhianati mereka," tuturnya. 
 
Selain itu, Yusril juga menjadi pengacara HTI, walaupun Yusril bukan pendukung HTI. 
 
"Pendapat Yusril tentang khilafah malah berseberangan dengan HTI," ucapnya.
 
Oleh karena itu, ketika Yusril menerima tawaran menjadi penasehat hukum Jokowi-Ma'ruf, maka PBB secara kepartaian sama sekali tidak dilibatkan. Permintaan itu (tidak melibatkan PBB) disampaikan Yusril kepada Jokowi melalui Erick Thohir dan kemudian disetujui.
 
"Bukan Yusril tidak perduli atau mau menghancurkan PBB. Justru beliau mau mengangkat PBB. Di sini ada kartu-kartu yang beliau mainkan. Yusril ingin menembus angka empat persen bagi kepentingan PBB," ucapnya.
 
Yusril tidak bisa buka secara detail ke kita dan ke publik, kartu apa yang sedang Yusril mainkan. Yakinlah Yusril tidak ingin bunuh diri. Saya yakin waktu yang akan membuktikannya, tutur Ferry.

Ini kata analis politik

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai keputusan Yusril Ihza Mahendra bersedia menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin berpotensi membuka kebuntuan Partai Bulan Bintang dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.

"Pilihan politik ini punya potensi memecah kebuntuan dan membuka peluang perluasan basis pemilih PBB," ujar Pangi di Jakarta, Rabu. 

Dia mengatakan Yusril selaku Ketua Umum PBB bisa memperluas basis pemilih partainya, dengan catatan Yusril sebagai tokoh sentral harus segera membangun asosiasi terhadap capres-cawapres yang didukung dan menunjukkan sikap pembelaan dan keberpihakan kepada kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Kerja. 

"Tapi tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena keputusan itu menjadi kontradiksi karena melawan arus bawah pemilih PBB yang cenderung berseberangan dengan pemerintah, terlebih dengan adanya rekomendasi Ijtimak Ulama," ujar dia. 

Dia mengatakan selama ini Yusril dan PBB dikenal berseberangan dengan Pemerintah. 

Keputusan Yusril, menurut pengamatan Pangi, lantaran PBB menjadi salah satu partai yang merasa tidak diperhitungkan dalam koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sejak awal PBB, menurutnya, tidak diikutsertakan dalam penyusunan format koalisi pasangan itu.

"Jika dicermati lebih lanjut, ada kegelisahan teramat mendalam yang menjadi beban pemikiran dari seorang Yusril. Kecemasan ini berkaitan dengan sistem pemilu serentak yang menjadi ancaman bagi partai-partai kecil termasuk di dalamnya PBB," kata dia. 

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan harus diakui sistem pemilu langsung dan serentak menjadi angin segar bagi partai-partai yang punya kandidat capres-cawapres untuk mendapatkan efek ekor jas. 

Dalam hal ini, kata dia, Yusril mempertanyakan format koalisi yang dibangun di kubu Prabowo-Sandi yang hanya menguntungkan Gerindra semata tanpa memikirkan nasib partai mitra koalisi di dalamnya.

"Tawaran untuk duduk bersama dan membuat model aliansi baru sepertinya belum mendapat respon cepat dari Prabowo-Sandi," pandangnya. 

Pangi menyampaikan tawaran aliansi yang dikemukakan Yusril adalah salah satu jalan keluar agar koalisi yang dibangun tidak hanya menguntungkan partai yang punya kandidat capres-cawapres. 

Sehingga partai mitra koalisi punya portofolio yang jelas untuk diperjuangkan secara bersama-sama dan terhindar dari ancaman persaingan antar mitra koalisi di daerah pemilihan, sementara di sisi lain mereka mengampanyekan capres-cawapres yang sama.

Menurutnya, dengan adanya portofolio yang jelas, peta politik akan lebih prospektif, partai politik yang tergabung dalam koalisi pun akan cenderung punya masa depan yang lebih jelas tanpa harus menghabiskan banyak energi untuk hal-hal yang tidak perlu. 

"Ide tentang aliansi yang ditawarkan Yusril bisa saja diperdebatkan berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu kita yang cenderung campuran, namun setidaknya ini menjadi oase di tengah kebuntuan politik yang membuat politik kita hiruk pikuk, pembelahan sosial yang semakin tajam dan jauh dari nilai-nilai politik yang lebih substantif," katanya.