Rabu, 13 Mei 2026

Calon Wagub DKI Pengganti Sandiaga Uno Dukung Bazis DKI Tetap Jalan

BAZIS DKI Jakarta diminta tetap jalan karena badan amil dan zakat dinilai tidak melanggar aturan.

Tayang:
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik 

BAZIS DKI Jakarta diminta tetap jalan karena badan amil dan zakat dinilai tidak melanggar aturan.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik kepada wartawan. Taufik sendiri kini sedang digadang-gadang menggantikan posisi Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI Jakarta.

“Terus saja jalan, karena saya melihat ini masalahnya karena BAZNAS nggak kebagian lahan garapan (di Jakarta)," ujar  M.Taufik.

Politisi Gerindra ini mengaku prihatin perseteruan BAZIS DKI dengan BAZNAS kembali mencuat kepermukaan.

Padahal, kata Taufik, lembaga pengumpul zakat, infak dan sodaqoh warga Ibu Kota ini berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Keputusan Gubernur dan Pergub dimaksud adalah:

1. Keputusan Gubernur No Cb.14/8/18/68 tentang Pembentukan Badan/Amil Zakat Berdasarkan Syariat Islam Dalam Wilayah DKI Jakarta

2. Pergub Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.

4. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Taufik khawatir jika BAZIS dibubarkan pemerintah berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, bagaimana dengan nasib karyawannya?

Taufik justru yakin jika sebuah lembaga dibubarkan, kinerja lembaga baru yang dibentuk tidak akan lebih baik, bahkan bisa dipastikan mengendur dan turun.

Ia mencontohkan kasus pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) pada 2000 yang kemudian diganti dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Hingga kini, kata Taufik, kinerja KPI masih saja dikeluhkan masyarakat karena banyak tayangan di televisi yang dianggap tidak mendidik, tapi KPI diam saja.

"Kantornya saja sampai sekarang masih menumpang (di Gedung Bapetan, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat)," imbuh Taufik.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved