Breaking News:

Kementan Harus Pikir Ulang Pemanfaatan Gambut untuk Pertanian

Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah, tidak berakhir mulus,

istimewa
Lahan Gambut 

Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) memanfaatkan lahan rawa menjadi area pertanaman produktif untuk komoditas padi dinilai kurang tepat. 

Menurut para pegiat lingkungan hidup, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Andi Sulaiman seharusnya fokus pada pencegahan alih fungsi lahan yangdan juga realisasi program cetak sawah.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Melky Nahar mengatakan, Mentan seharusnya mengevaluasi berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Pasalnya, banyak lahan di Indonesia karena dikoversikan ke industri lainnya.

“Salah langkah kalau mentan gunakan rawa sebagai lahan pertanian. Kalau pemanfaatan rawa karena keterbatasan lahan, itu karena banyak lahan tani yang menjadi areal pertambangan,” kata Melky, di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Dikatakannya, kajian Jatam menunjukkan konsesi industri ekstraktif mencakup 19 persen dari lahan pertanian padi Indonesia yang sudah dipetakan. Sebanyak 23 persen lahan yang diidentifikasi mampu diolah untuk pertanian padi. Jatam juga mempertanyakan realisasi program cetak sawah yang dilakukan Kementan.

“Kementan ini powernya sangat rendah sekali untuk menghadapi orang-orang,” tandasnya.

Sementara itu, Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Wahyu A. Perdana mengingatkan Kementan soal rencana rawa gambut dijadikan lahan produktif pernah gagal di era orde baru.

Wahyu menuturkan, pada zaman Soeharto, proyek lahan gambut satu juta hektar berakhir dengan kegagalan. Menurutnya rawa gambut merupakan ekosistem esensial yang terbentuk jutaan tahun,
"Bukan hanya memiliki fungsi hidrologis, tetapi juga sebagai penyimpan karbon, jika rusak maka akan menyebabkan perubahan iklim. Pada akhirnya akan berdampak pada produksi pertanian,” ujarnya saat dihubungi.

Ia mengaku belum mendapat detail program yang dimaksud Kementan tersebut. Untuk itulah Walhi mewanti-wanti agar Kementan menerapkan prinsip kehati-hatian dini, yang juga dikenal dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami berharap Kementan berhati-hati dan belajar dari pengalaman sebelumnya,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved