Rumah DP Nol Rupiah Hanya untuk Warga Bergaji Minimal Rp 4 Juta per Bulan

"Ada proporsi di mana penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil. Kan ada batas maksimalnya," sambungnya.

Rumah DP Nol Rupiah Hanya untuk Warga Bergaji Minimal Rp 4 Juta per Bulan
WARTA KOTA/ANGGIE LIANDA PUTRI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan di lokasi Rusunami DP 0 Rupiah Klapa Village Jakarta Timur. 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui program rumah DP nol rupiah hanya diperuntukkan warga dengan pendapatan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau sebesar Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan sesuai syarat.

Sebab, persyaratan gaji minimal tak bisa dihilangkan dari skema perbankan dari pembiayaan program DP nol rupiah tersebut.

"Karena memang menggunakan skema perbankan. Kalau tidak salah maksimal 30 persen dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil, (bisa) habis uangnya," ungkap Anies Baswedan di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).

Baca: Polisi Jakarta Barat Bekuk Pelaku Curas yang Sudah Beraksi di 35 Lokasi

"Ada proporsi di mana penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil. Kan ada batas maksimalnya," sambungnya.

Atas pertimbangan itu, Anies Baswedan tak mau masyarakat terjebak dalam kondisi di bawah kecukupan, karena terpaksa harus menyisihkan sebagian besar gaji mereka untuk menyicil rumah.

"Karena itu jangan kita membuat mereka tidak bisa hidup layak setiap bulan, hanya karena mereka harus nyicil rumah," ujar Anies Baswedan.

Baca: Prostitusi Online di Apartemen Center Point, Satpol PP Bakal Data Penghuni dan Agen Penyewa Unit

UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035. Sedangkan tahun 2019 nanti, naik 8,03%, sehingga perkiraan UMP DKI tahun depan sebesar Rp 3.940.972 per bulan.

Jumlah tersebut pun masih kurang dari patokan biaya minimum untuk bisa mengikuti skema perbankan yang dirancang dalam program rumah DP nol rupiah.

Kendati begitu, Anies Baswedan telah menyiapkan skema lainnya yang bisa merangkul mereka dengan gaji di bawah UMP. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Baca: Ini Alasan Polisi Periksa Amien Rais dalam Kasus Ratna Sarumpaet

Isinya, warga berpenghasilan rendah bisa memiliki rusunawa dengan jangka waktu 20 tahun penyewaan.

"Oleh karena itu bagi mereka yang dibawah UMP, programnya adalah menyewa untuk memiliki rusunawa, di mana mereka menyewa. Nanti setelah digunakan selama 20 tahun, maka rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli. Nah, itu untuk mereka di bawah UMP," beber Anies Baswedan.

Skema tersebut merupakan solusi alternatif bagi warga berpenghasilan rendah yang punya cita-cita memiliki hunian sendiri. Bukan seperti yang selama ini dilakukan, dengan menyewa namun tanpa kepastian bisa memiliki hunian tersebut di kemudian hari.

"Coba kalau mereka hanya sewa saja seperti yang selama ini ada, tanpa bisa memiliki, maka untuk apa merawat dengan baik? Untuk apa nyicil dengan baik? Toh ujungnya bukan punya saya. Ini yang kita dorong," papar Anies Baswedan. (Danang Triatmojo)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved