Ribuan Orang Bela Guru Besar IPB yang Dituntut karena Kesaksiannya Soal Kebakaran Hutan

Ribuan orang membela Guru Besar Kehutanan dari IPB Profesor Bambang Hero Saharjo yang digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa ke PN Cibinong.

istimewa
Prof Bambang Hero Saharjo 

RIBUAN orang siap membela Guru Besar Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Bambang Hero Saharjo yang digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Dukungan itu dituangkan dalam sebuah petisi online di situs change.or.id yang berjudul 'Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo.

Hingga Selasa (9/10/2018) pukul 09.00 WIB, petisi online yang dibuat oleh Boenk Aldoe tersebut telah ditandatangani oleh 18 ribu orang.

Profesor Bambang Hero Saharjo merupakan saksi ahli dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.000 hektar di Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tahun 2016.

Akibatnya, Profesor Bambang Hero Saharjo digugat oleh terdakwa kasus karhutla, PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 September 2018.

Profesor Bambang Hero Saharjo digugat atas tuduhan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dari informasi yang diperoleh Warta Kota melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Cibinong, gugatan terhadap Profesor Bambang Hero Saharjo terdaftar dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2018/PN Cbi.

PT JJP menuntut Profesor Bambang Hero Saharjo membayar ganti rugi materiil dan immateriil sejumlah Rp 510 Milliar.

Berikut isi Petisi 'Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo':

Gugatan terhadap saksi ahli terkait kasus lingkungan kembali terjadi. Kali ini menimpa Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang menjadi langganan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

PT JJP dalam gugatannya meminta agar Prof Bambang Hero dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan yang disusunnya cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.

Sehingga segala surat-surat yang diterbitkan merujuk atau didasari surat keterangan ahli tersebut cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.

PT JJP juga meminta agar Prof Bambang Hero dihukum membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan permasalahan lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril PT JJP apabila dinilai sebesar Rp 500 miliar.

Pada 2013, PT JJP ditetapkan sebagai tersangka oleh PPNS KLHK karena melakukan tindak pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup berupa membiarkan lahan gambutnya seluas 1000 ha terbakar.

Pada 10 Juli 2017 majelis hakim Lukmanul Hakim, Rina Yose dan Crimson memvonis PT JJP terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan 120 ha lahan gambut terbakar.

PT JJP harus membayar denda Rp 1 miliar dengan catatan, jika denda tidak dibayarkan, aset PT JJP akan disita dan dilelang untuk membayar denda.

Prof Bambang Hero Saharjo sudah menjadi ahli lebih dari 200 kasus baik perkara pidana maupun perdata kasus karhutla di Indonesia.

Berdasarkan keterangan ahlinya, sudah banyak pelaku karhutla yang divonis bersalah.

Untuk Riau khususnya, keterangan ahli Prof Bambang Hero Saharjo digunakan untuk memvonis bersalah para terpidana seperti PT Adei Plantation and Industry (korporasi dan General Manager Daneshuvaran KR Singam), PT Nasional Sagu Prima (korporasi dan General Manager Ir Erwin), PT Langgam Inti Hibrindo (Manager Operasional, Frans Katihokang), PT Palm Lestari Makmur (Direktur, Iing Joni Priyana dan Manager Plantation, Edmond Jhon Pereira), PT Jatim Jaya Perkasa (Korporasi dan Asisten Kepala, Kosman Vitoni Emanuel Siboro) dan PT Wana Subur Sawit Indah (Pimpinan Kebun, Thamrin Basri).

Melalui petisi ini dan demi keadilan untuk Ahli Pejuang Lingkungan Hidup kami meminta Pengadilan Negeri Cibinong tidak menerima/ menolak gugatan yang diajukan PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr. Desakan penolakan ini didasarkan pada tiga alasan.

Pertama, Pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai Pasal 66 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Kedua, Keterangan ahli yang disampaikan Prof Bambang Hero di depan majelis hakim terbukti benar, lalu dijadikan pertimbangan hakim memutus perkara

Ketiga, Bambang Hero telah berkontribusi menyelamatkan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi warga Indonesia yang terkena polusi asap karena karhutla yang berasal dari korporasi

Kami meminta semua orang yang terdampak polusi asap di Indonesia untuk mendukung dan memperkuat petisi ini demi menyelamatkan ahli pejuang lingkungan hidup.

Kami mendesak agar:

1. Pengadilan Negeri Cibinong tidak menerima/ menolak gugatan yang diajukan PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr.

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KPK bertanggung jawab membela keselamatan dan keamanan Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr Basuki Wasis.

3. Menyerukan kepada seluruh pejuang lingkungan hidup khusunya kepada akademisi untuk melawan kriminalisasi yang diajukan oleh korporasi.

Penulis:
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved