DPR Diminta Kembalikan Dana Optimalisasi ke Pemerintah, Pengamat : Very Good!

PENGAMAT ekonomi Edbert Gani mengapresiasi upaya yang dilakukan Partai Golkar sebagai arah baru kebijakan anggaran yang menarik dan positif.

Krisis Turki dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan rivalnya membuat situasi perekonomian di sejumlah negara mengalami guncangan, tak terkecuali Indonesia.

Oleh sebab itu, Partai Golkar mendorong prioritas dana optimalisasi dikembalikan lagi ke pemerintah untuk digunakan sebagai bantalan fiskal untuk mengurangi tekanan ekonomi.

“Wah, kalau betul dilaksanakan, sangat bagus. Belum pernah sebelumnya dilakukan. Inisiatif baru, patut dipuji. Sekitar Rp 25 triliun dana tambahan sebagai fiskal cushion buat pemerintah di saat sulit. Very good,” kata Edbert Gani dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Kota, Sabtu (22/9/2018).

Edbert Gani yang juga Direktur Riset ALX Strategy itu menilai arah baru kebijakan anggaran yang didorong oleh Partai Golkar ini adalah bentuk altruisme DPR.

Menurutnya, dalam konteks ini, altruisme memiliki pengertian suatu sifat yang tidak menunjukkan keegoisan DPR RI, tapi justru lebih memikirkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Kita semua tahu, dana optimalisasi biasanya membuka peluang para politisi untuk mencari fee dari berbagai proyek pemerintah. Sekarang, dengan pengalihan peruntukan dananya, semuanya sekarang diserahkan ke pemerintah untuk bantalan fiskal. Jadi, selain positif buat kebijakan fiskal, arah baru ini juga mengurangi peluang korupsi para politisi DPR," tutur Edbert Gani.

Langkah bagus

Sementara itu, dosen Universitas Paramadina, Luthfi Assyaukanie mengatakan, langkah itu bagus untuk penguatan fiskal dan memberi harapan bahwa kaum politisi partai juga mengikuti dengan aktif naik turun perekonomian bangsa.

“Hal itu juga menjadi salah satu bukti kerjasama yang bagus DPR dan pemerintah dalam soal anggaran. Kita semua tentu senang membaca berita seperti ini. Mengelola dan merencanakan anggaran lebih dua ribu triliun rupiah memang tidak mudah. Karena itu politisi dan pemerintah memang harus saling membantu dan mengontrol," ujar Luthfi Assyaukanie.

Meski demikian, ide ini juga harus didukung oleh partai politik lainnya di DPR RI. Ekonomi dunia yang sedang panas-dingin menuntut pemerintah dan DPR RI bisa bekerjasama dengan baik.

"Untuk itu, bukan cuma pemerintah, tapi DPR sebagai lembaga harus mengambil peran konstruktif. Ini bukan soal kecil. Nasib rakyat menjadi taruhannya,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam situasi ekonomi yang sulit, DPR harus mengambil langkah untuk memberi solusi.

"Jangan berdiam diri, tapi aktif membantu pemerintah dan masyarakat. Fraksi Partai Golkar di DPR mendorong agar tahun anggaran sekarang dan ke depan, dana optimalisasi diubah prioritasnya, dikembalikan lagi ke pemerintah untuk digunakan sebagai bantalan fiskal jika diperlukan," ujar Airlangga Hartarto.