Anies Baswedan Diminta Angkat Kadinkes Dari Internal yang Tak Terindikasi KKN

Dugaan Monopoli Pengadaan Alkes

Terkait dugaan monopoli pengadaan Alkes dan Non Alkes, disebut bahwa pola kecurangannya amat jelas.

“Pola kecurangannya tampak nyata,” kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, ketika dihubungi, Selasa (18/9/2018).

Syaiful menilai anggaran jumbo pengadaan alat kesehatan dimanfaatkan oleh oknum pejabat Dinkes DKI dan pihak ketiga mengeruk keuntungan dari pengadaan barang dan jasa.

Akibatnya diduga terjadi monopoli atau satu perusahaan selalu masuk sebagai pemenang lelang.

Menurut Syaiful, hal ini berpotensi terjadi pengaturan pemenang lelang.

Syaiful mengakui pengadaan barang ini seperti gula mengundang semut karena dinikmati calo dan pemain alat kesehatan.

“Mulai, janji pemberian keuntungan dan dugaan sampai pencucian uang hasil korupsi,” tegas dia.

Bahkan, Syaiful menegaskan, dugaan yang terjadi proses pengadaan barang di di Dinkes DKI adalah konspirasi besar.

Namun, kata Syaiful, praktek tersebut tertutup dengan rapi lantaran diduga ada perlindungan oknum pejabat Dinkes karena terindikasi menerima jatah.

“Ini momentum, Anies bersih-bersih Dinkes DKI dari dugaan praktek koruptif,” jelas Syaiful.

Menurut Syaiful, dengan alasan pemenuhan kebutuhan alkes maupun non alkes, Dinkes DKI menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan seluruh pengadaan terpusat di Dinkes DKI.

“Disinilah dugaan membuka kesempatan untuk monopoli dan KKN dalam pelaksanaannya,” ujar Syaiful.

Hingga kini, kata Syaiful, seseorang berinisial HD berperan mencari perusahaan yang ingin dapat pekerjaan di Dinkes DKI.

Syaiful mengatakan HD merupakan sahabat salah satu pejabat Dinkes DKI berinisial EH pada waktu pengadaan alkes RS Tarakan.