M Taufik Minta Dirut Jakpro Mundur Saja, Baru Menjabat Minta Dana APBD

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkritisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meminta Penyertaan Modal Daerah ( PMD) pada APBD-P 2018.

Khususnya BUMD PT Jakarta Propertindo yang direktur utamanya, Dwi Wahyu Daryoto, baru saja menempati posisi itu menggantikan Satya Heragandhi.

"Itu si Dirut Jakpro yang baru juga belum kerja apa-apa kok sudah minta PMD sih? Kalau begitu lebih baik mundur saja," ujar Taufik, ketika dihubungi, Sabtu (25/8/2018).

Dalam rapat usulan PMD di Komisi C DPRD DKI beberapa waktu lalu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0.

Taufik mengatakan, hal itu tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) milik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dalam RPJMD, penyediaan rumah DP 0 melalui Dinas Perumahan dan juga swasta.

"Kalau BUMD minta PMD untuk bikin DP 0, itu kan sama saja uang pemerintah," kata dia.

Selain itu, permintaan PMD ini juga bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada penyusunan APBD 2018.

Ketika itu, Pemprov DKI berkeras tidak memberikan PMD untuk BUMD agar mereka mandiri.

Minta Rp 1 triliun PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0.

Direktur Utama Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, pihaknya berencana membangun rusun DP nol rupiah di dua lokasi yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

"Untuk rumah DP Rp 0 kami minta (PMD/penyertaan modal daerah) sekitar Rp 531 miliar, hanya untuk pembangunan,” kata Wahyu. Lokasi pertama yakni di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Jakpro berencana memadukan hunian dengan depo serta stasiun kereta cepat ringan atau light rail transit (LRT).

Jakpro akan membangun total enam menara yang terbagi atas dua kategori.

Tiga menara khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan dengan kapasitas 5.700 unit.

Tiga menara lainnya berkapasitas 4.900 unit bersifat campuran, yakni sebagian untuk MBR dan sebagian untuk masyarakat umum.