Pengelola Asing JICT dan TPK Koja Sesungguhnya Bertolak Belakang Nawacita yang Dicanangkan Jokowi

PADA saat hari Kebangkitan Pancasila ke 73 yang jatuh pada Jumat (1/6/2018) dinilai Penulis Ahmad Khoirul Fata dan MD Aminudin menjadi pemicu kebangkitan ekonomi Indonesia.

Tidak berutang dan kembali dijajah konspirasi global, pelabuhan nasional sebagai gerbang ekonomi terdepan harus dimiliki bangsa Indonesia, bukan diserahkan kepada bangsa asing.

Kritik tersebut disampaikan keduanya lewat sebuah buku bertajuk 'Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta'.

Buku tersebut memaparkan konspirasi global penguasaan pelabuhan nasional, Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Jakarta Utara.

Ahmad Khoirul Fata menyebutkan, penyerahan pengelolaan kedua pelabuhan dari pemerintah kepada Hutchison Port milik taipan Hong Kong Li Ka Shing itu bertabrakan dengan semangat berdikari sekaligus perwujudan Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pengelolaan gerbang ekonomi Indonesia.

Sebab, bukan hanya merugikan negara hingga lebih dari Rp 6 triliun, kinerja JICT dan TPK Koja selama hampir 20 tahun telah banyak kemajuan dan terobosan.

Bukan hanya pelayanan dan kapasitas angkut peti kemas, tetapi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di dunia.

"Masyarakat perlu tahu busuknya kasus JICT ini. Harapannya, (dengan buku ini) Pemerintah dan masyarakat mendukung semangat berdikari dan Nawacita serta Pancasila dalam pengelolaan pelabuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," terang Fata dalam acara peluncuran buku Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta di Museum Kebangkitan Nasional, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (31/5/2018).

Sementara itu, MD Aminudin menambahkan, buku ini telah melalui berbagai riset primer dan sekunder sehingga buku itu secara lengkap mengulas bagaimana buruknya modus konspirasi global asing untuk menguasai BUMN pelabuhan.

Dia juga bercerita telah melakukan riset, pengumpulan data dan wawancara dengan para tokoh nasional dan anak-anak bangsa, khususnya para pekerja JICT, yang ingin perusahaan bongkar muat petikelas tersebut bisa kembali dikelola Indonesia 100 persen.

Namun, ikhtiar mereka diberangus dan dibungkam oleh oknum-oknum tertentu.

"Itu menjadi bahan yang kami tuliskan dalam buku untuk mencerminkan kondisi betapa asing sangat berhasrat menguasai aset vital bangsa," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Bondan Gunawan menekankan, secara historis bahwa semangat berdikari harus terus digelorakan.

"Ini bukan sekedar perjuangan segelintir buruh tapi ini soal kecintaan mereka terhadap tanah air. Perjuangan ini yang masih belum selesai. Kita kok yah senang terhina karena tidak dipercaya sebagai bangsa sendiri utk mengelola aset strategis nasional JICT dan TPK Koja," jelasnya.

Di sisi lain, ekonom INDEF, Bima Yudhistira mengatakan, ada tren pemaksaan BUMN berhutang lewat cara penerbitan global bond demi pembiayaan infrastruktur.