Pejabat Tangerang Diminta Antisipasi Hambatan Pengadaan Barang dan Jasa

WARTA KOTA, TANGERANG---Pemerintah Kota Tangerang harus bisa mengatasi dan mengantisipasi pengadaan barang dan jasa.

Jika masalah itu tidak segera diselesaikan maka akan menghambat kinerja di Pemerintah Kota Tangerang.

Untuk menyosialisasikan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Tangerang melalui bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar kegiatan sosialisasi.

Sosialisas itu terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca: Cara Pemkot Tangerang Tangkal Terjadinya Kebocoran Anggaran

Sosialisasi diikuti 126 peserta di kantor Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (15/5/2018).

Mereka terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangerang.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang, M Yusuf, mengatakan, kendala  harus diatasi dan diantisipasi dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak menghambat kinerja.

"Karena kendalanya relatif sama di tiap tahunnya," ucap M Yusuf yang hadir dalam sosialisasi didampingi Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Dadi Budaeri, Selasa (15/5/2018).

Jaga rahasia
M Yusuf menegaskan kepada para birokrat agar dapat memilah informasi terkait informasi yang bersifat rahasia.

"Kepada OPD harus bisa menyampaikan kepada pegawainya agar tidak sembarangan menyampaikan informasi kepada pihak luar," ucapnya.

Baca: STTD Gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemkot Tangerang Selatan

"Karena bisa berbahaya kalau justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Yusuf.

Untuk diketahui, kegiatan sosialiasi Perpres No 16 tahun 2018 bertujuan untuk menyosialisasikan peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sosialisasi juga untuk meningkatkan kapasitas keahlian PPK dan Pokja dalam proses pengadaan barang/jasa.