Bikin Malu! Ada BUMD DKI Ternyata Keuntungan Utamanya dari Bunga Bank

Keuntungan PT Food Station Tjipinang Jaya ternyata sebagian besar berasal dari bunga bank. Hal ini dinilai membuat malu Pemprov DKI. 

Asal keuntungan PT Food Station terungkap saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 di Ruang Utama kantor PT Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, pada 22 Maret 2018 lalu.

Dalam rapat itu diumumkan laba bersih perusahaan untuk tahun buku 2017 mencapai Rp 16,2 miliar.

Kendati laba tahunan ini meningkat sekitar Rp 9 milliar dari tahun sebelumnya, namun keuntungan tahun ini ternyata meleset dari target Rp 17,7 miliar.

Tambah mencengangkan, laba ini sebagian besardiraih dari jasa deposito atau giro perusahaan yang mencapai Rp 14,3 miliar.

Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network, Achmad Sulhy,mempertanyakan kinerja PT Food Station Tjipinang Jaya.

Baca: Anies-Sandi Harus Evaluasi PT Food Station Usai Dinilai Gagal Total

Sulhy menilai PT Food Station hanya mengandalkan keuntungan perusahaan semata dari jasa deposito atau giro.

Disinyalir, kata Sulhy, jasa deposito atau giro ini berasal dari dana penambahan modal daerah (PMD) sebesar Rp 300 miliar yang dikeluarkan pada 2016 lalu.

Dana ini diperkirakan tak terserap secara maksimal, sehingga PT Food Station memilih mendepositokan dana tersebut.

“Jadi para komisaris dan direksi ini ngapain aja selama ini? Bila hanya mengandalkan raihan dari deposito, lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta depositokan saja semua dana PMD itu, tanpa perlu diberikan ke PT Food Station,” kata Sulhy geram.

Ia pun mempertanyakan kinerja perusahaan maupun kinerja komisaris dan direksi PT Food Station yang selama ini mencitrakan diri profesional dan memiliki kinerja baik.

“Kalau melihat data ini, sudah terbukti mereka gagal mengelola BUMD pangan milik DKI Jakarta ini. Meski tak berorientasi profit, tetap saja PT Food Station harus menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal,” kata Sulhy.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan PT Food Station secara menyeluruh, termasuk kinerja keuangan, pengunaan dana PMD, maupun kinerja perusahaan.

Sulhy juga mendesak Gubernur Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk mengevaluasi kinerja maupun performa komisaris dan direksi PT Food Station.