Bekasi Minta Penerapan Jalan Berbayar ke Jakarta Dikaji Ulang

WARTA KOTA, BEKASI---Pemerintah Kota Bekasi meminta rencana jalan berbayar kendaraan ke DKI Jakarta bagi luar daerah supaya dikaji ulang.

Sebab yang merasakan dampak langsung terhadap implementasi rencana ini adalah masyarakat langsung.

Baca: Jalan Berbayar Ditargetkan Berlaku Tahun 2019, Nantinya Mobil Baru Sudah Terpasang Alat ERP

"Harusnya ada pembicaraan dulu dengan yang terkena bebannya, dalam hal ini daerah-daerah (pengendara) yang akan masuk ke Ibu Kota," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (2/4/2018).

Rayendra mengatakan, pemerintah pusat juga harus menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah dan legislatif di setiap daerah untuk menyusun rumusannya.

Baca: Komentar Masyarakat Soal Usulan Mobil Masuk Jakarta Harus Bayar

Sejauh ini, daerah belum mendapat undangan rapat tentang rencana pemberlakuan tarif tersebut.

"Saya menyarankan, sebaiknya bicara dulu dengan pemerintah daerah dan DPRD," kata Rayendra.

Menurut Rayendra, rapat koordinasi dengan tiap daerah perlu dilakukan untuk mempercepat sosialisasi ke masyarakat setempat.

Baca: Infrastruktur Jalan Berbayar Belum Matang

Jangan sampai, rencana ini lemah disosialisasikan ke masyarakat sehingga dikhawatirkan bisa terjadi polemik.

"Kami mendukung rencana pemerintah pusat sejauh kebijakan ini untuk masyarakat," katanya.