Metode Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Dinilai Tidak Menguntungkan Bagi Rumah Sakit-Klinik

WARTA KOTA, PALMERAH---Doktor dr Aida Lidya SpPD-KGEH, Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri), mengatakan, penyakit ginjal kronis (PGK) tidak hanya menimbulkan beban bagi pasien dan keluarganya, tapi juga jadi beban secara ekonomi dan bagi pemerintah.

Pada 2015, kata Aida, PGK naik ke peringkat dua sebagai penyakit dengan beban ekonomi terbesar (sebelumnya peringkat tiga).

Lebih tinggi dari pada kanker, walaupun masih jauh lebih rendah dibandingkan penyakit jantung.

Baca: Jumlah Pasien Perempuan Melakukan Cuci Darah Masih Lebih Sedikit

Beban ekonomi itu sebenarnya bisa saja berkurang jika pasien PGK lebih banyak menjalankan metode continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) atau cuci darah mandiri dibandingkan hemodialisis (HD) seperti saat ini.

Namun, hal itu masih jauh dari harapan.

Baca: Di Indonesia Baru 2 Persen Pasien Gagal Ginjal Menggunakan Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis

Salah satu penyebabnya, kata Aida, karena metode CAPD tidak membawa keuntungan bagi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik.

"CAPD masih dianaktirikan oleh rumah sakit atau klinik karena tidak memberi keuntungan. Bahkan justru menimbulkan kerugian. Dokter dan perawat pun mungkin tidak mendapat bayaran dari pelayanan CAPD," kata Aida beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, kata Aida, sepanjang tahun 2012-2015 telah ada peningkatan pasien yang menjalani CAPD, tapi tidak signifikan.

Baca: Minum Secukupnya karena Kebanyakan Minum Bisa Merusak Ginjal

Metode CAPD paling baik dijalankan dalam dua-tiga tahun pertama menderita PGK karena bisa menjaga residual renal function.

Bila terlambat, efeknya bisa turun karena mungkin terjadi infeksi.

"Banyak pasien CAPD yang drop out. Sebagian karena menjalani transplantasi, tapi banyak juga yang karena meninggal dunia. Terutama akibat infeksi dan gangguan jantung," katanya.

Aida berharap di masa depan cakupan CAPD di Indonesia bisa ditingkatkan sehingga menurunkan ketergantungan terhadap hemodialisis.

Seperti di Kolombia, di mana cakupan hemodialisis dan CAPD hampir sama besarnya. Di sana, pelayanan pasien ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dari yang paling murah hingga paling mahal, dengan merangkul asuransi swasta.

"Targetnya, di Indonesia yakni hemodialisis 50 persen, CAPD 30 persen, dan transpantasi ginjal 20 persen. Karena sesungguhnya, biaya CAPD bisa lebih murah daripada hemodialisis. Kemenkes akan meningkatkan cakupan CAPD, dengan proyek percontohan di Jawa Barat," katanya.

Sedangkan dr Tengku Djumala Sari, Kasubdit RS Pendidikan Kementerian Kesehatan, membenarkan salah satu penyebab masih banyak fasilitas kesehatan enggan menyediakan layanan CAPD karena tidak menguntungkan.