Dua Menteri dari Partai Golkar Rangkap Jabatan, PAN: Jokowi Langgar Komitmennya Sendiri

WARTA KOTA, SENAYAN - Dipertahankannya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan kembali masuknya Idrus Marham dalam kepengurusan Partai Golkar meski telah diangkat menjadi Menteri Sosial, menuai komentar negatif dari sejumlah pihak.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, Joko Widodo telah melanggar komitmen karena memperbolehkan menteri dari Golkar rangkap jabatan.

"Kalau hari ini Pak Airlangga jadi ketum sekaligus menteri, Pak Idrus menteri sekaligus Ketua DPP, coba tanya Pak Jokowi. Tapi menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri. Artinya janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Baca: Susunan Pengurus Inti Partai Golkar Beredar, Idrus Marham Masih Dapat Jabatan

Menurutnya, saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi menegaskan bila menterinya nanti tidak boleh rangkap jabatan‎.

Aturan tersebut membuat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Begitu juga Menkopolhukam Wiranto yang menanggalkan jabatan Ketua Umum Partai Hanura.

‎"Kita ingat betul Pak Jokowi waktu kampanye dan di awal pemerintahannya, ketika memilih para menteri, salah satu yang Pak Jokowi hindari adalah rangkap jabatan‎," katanya.

Baca: Gantikan Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar Kini Dijabat Bekas Danjen Kopassus

PAN, menurut Yandri, tidak iri, meskipun Presiden Joko Widodo memberikan kelonggaran terhadap menteri yang berasal dari Golkar. Menurut Yandri, masyarakat akan menilai sikap ketidakonsistenan Jokowi tersebut.

"Eggak lah, ngapain iri. Itu kan komitmen Jokowi biar rakyat menilai. Memang di aturan enggak ada. Tapi itu langsung keluar pernyataan Pak Jokowi. Pertanyaannya apakah Jokowi berkomitmen? Enggak, dia melanggar sendiri komitmen itu," tegas Yandri. (Taufik Ismail)