Pandapotan Sinaga: DP Nol Persen Buang-buang Lahan Aset Pemprov

WARTA KOTA, GAMBIR --- Anggota fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga, menilai, dimulainya program DP nol persen Anies-Sandi sama dengan dimulainya era Pemprov DKI membuang-buang aset lahannya.

Anies meresmikan ground breaking rumah lapis DP nol persen di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).

Baca: Groundbreaking DP Nol Persen, Anies Disambut Palang Pintu

Rumah lapis itu diketahui di atas lahan milik PT Pembanguban Sarana Jaya, salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kan sayang kalau lahan aset milik Pemprov DKI lalu nanti dijual jadi milik perorangan," kata Pandapotan ketika dihubungi Warta Kota, Kamis (18/1/2018).

Pandapotan lebih setuju lahan-lahan milik Pemprov DKI dan BUMD sebaiknya dibangun rumah susun sewa (Rusunawa) ketimbang rumah lapis DP nol persen.

"Kalau Rusunawa jelas fungsinya untuk merelokasi warga dan orang-orang yang tak berdaya. Seperti orangtua atau yang sama sekali tak mampu membeli rumah tinggal," kata Pandapotan.

Menurut dia, Pemprov DKI saja sampai sekarang masih butuh banyak unit Rusunawa untuk memindahkan warga korban penggusuran normalisasi kali.

"Itu antreannya panjang yang mau masuk Rusunawa. Belum lagi permohonan warga miskin lainnya," ucap Pandapotan.

Oleh karena itu kebijakan Anies membangun rumah DP nol persen seperti kebijakan tanpa arah.

Baca: Program DP Nol Rupiah Ditargetkan Selesai 1,5 Tahun

Pandapotan dan anggota dewan lainnya mempertanyakan warga Jakarta yang mana yang jadi sasaran rumah lapis DP nol persen.

"Kalau warga miskin sudah tak mungkin. Mana mampu dengan sederet syarat dari Perbankan. Belum lagi harus mencicil yang besarannya juga tak kecil," kata Pandapotan.

Untuk itu Pandapotan meminta Anies memikirkan ulang mengenai arah kebijakan dari program DP nol persen.

"Saya rasa sih lebih baik lanjutkan saja rumah susun sewa era Ahok. Sudah jelas keberpihakannya kepada penghidupan rakyat miskin yang lebih baik," ucap Pandapotan.