Mantan Dirjen Hubla ini Akui Kontrak Kerja Penuh Rekayasa, Dugaan Koruspi ke Mana-mana

Mantan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengakui kontrak terkait pekerjaan di Direktorat Hubla penuh rekayasa.

Mantan Dirjen Hubla ini Akui Kontrak Kerja Penuh Rekayasa, Dugaan Koruspi ke Mana-mana
via Antaranews.com
Mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/10/2017). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) 

WARTA KOTA, PALMERAH --  Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengakui bahwa kontrak yang dibuat antara Kementerian Perhubungan dan kontraktor terkait pekerjaan di Direktorat Perhubungan Laut penuh rekayasa.

"Saat saya jadi direktur memang namanya kontrak di (Direktorat) Perhubungan Laut penuh rekayasa evaluasi," katanya, saat bersaksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan yang didakwa menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono senilai Rp2,3 miliar karena terkait pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK).

"Saya melihat proyek pengerukan sudah ada kavling-kavlingnya. Makanya sejak saya menjadi dirjen Hubla, saya tertibkan itu, tapi saya khilaf masih terima uang," ungkap Tonny.

Dalam dakwaan disebutkan Adi Putra Kurniawan membuka beberapa rekening di Bank Mandiri menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo.

Dalam periode 2015--2016, Adi membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan, Jawa Tengah, dengan nama Joko Prabowo agar kartu transaksi otomatis di mesin bank (ATM)-nya dapat diberikan kepada orang lain.

Adi memberikan kartu ATM itu, antara lain kepada pegiat LSM (lembaga swadaya masyarakat), wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tonny juga mengakui ada pegawai di Ditjen Hubla Kemenhub yang mengumpulkan uang untuk diberikan kepada auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk yang menjabat selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek.

"Siap, PPK Agus Widoyoko sebagai PPK Pengerukan Kapal datang ke ruangan saya, menghubungi beberapa galangan kapal dan minta uang satu persen dari harga total untuk keperluan tim BPK. Saya katakan jangan layani karena bukan kelaziman. Itu laporannya 2017, tapi sebelumnya juga sudah dimintai uang satu persen," ungkapnya.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tonny juga diakuinya bahwa menjadi staf ahli Menteri Perhubungan, ia pernah dilapori oleh Yance (PT Dumas) dan Abi (PT Citra Shiyard) bahwa mereka dimintai uang oleh Fini senilai satu persen dari nilai proyek. Fini, kini Kepala Bidang Logistik atau Kepala Bidang Operasi Distrik Navigasi Bitung.

Halaman
12
Editor:
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved