Rhomedal 'The Master' Tanggapi Kebijakan Perdagangan Vaporizer

WARTA KOTA, KELAPA GADING - Fenomena rokok elektrik atau Vaporizer di kalangan masyarakat, rupanya masih banyak menimbulkan pro dan kontra.

Bukan hanya mengenai penggunaannya di tempat umum yang belum bisa diterima, rupanya mengenai perdagangannya pun masih terus dikaji lagi.

Sampai pada akhirnya Pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan akan mendalami terlebih dahulu dan akan mengeluarkan aturan, mengenai penjualan Vaporizer tersebut termasuk juga cairannya (liquid).

Aturan tersebut akan diberlakuan mulai 1 Juli 2018 mendatang.

Rencananya, bakal ada mekanisme yang jelas mengenai perdagangan vape di dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut pesulap jebolan 'The Master', Rhomedal Aquino yang kini juga menjabat sebagai ketua humas APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) memberikan tanggapan sikap pemerintah tersebut.

"Kalau pemerintah mau regulasi vape, kita dan teman-teman pengguna dan komunitas vape sebenarnya mau diregulasi. Tapi harapannya kita diajak untuk diskusi itu agar tidak memberatkan salah satu pihak," kata Rhomedal ketika ditemui di sela-sela acara AVPI di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (3/12).

Rhomedal menegaskan bahwa selama ini, pihaknya selalu memberikan edukasi yang positif, bahwa penggunaan vape itu baik dan tidak berbahaya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan cukai bagi rokok elektronik termasuk liquid vape dengan besaran 57 persen mulai 1 Juli 2018.

Ketentuan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017, di mana liquid vape sudah sesuai dengan objek cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Rhomedal menegaskan bahwa ia berharap, Vaporizer jangan diseimbangkan dengan UMKM saat ini, dikarenakan harga cukainya setiap barang berbeda-beda.

"Itu kan menurut dari UU itu angka yang maksimal karena setiap brand bisa beda-beda," ucapnya.

Pastinya Rhomedal bersama teman-teman pengguna Vaporizer ingin pemerintah bisa berpihak, kepada pengusaha dan komunitas Vape.

"Harapannya jangan segitu dan harus diseimbangkan dari UMKM saat ini. Kami dari APVI, kita belum tahu berapa pasti statementnya. Tapi para pengusaha penginnya 10 persen," ujar Rhomedal Aquino