Piramida Setinggi 25 Meter ini Sampah Milik Pemprov DKI, Mau Diapain Ya?

"Satu ekskavator dioperasikan oleh pekerja terdiri yang terdiri dari tiga shift," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, pengoperasian ekskavator di sana mayoritas melebihi waktu kewajaran. Pada umumnya, kata dia, setiap ekskavator digunakan selama 10 jam, namun di TPST bisa 21 jam setiap hari.

Bukan hanya itu, tapi tingginya tingkat keasaman air sampah di TPST juga berdampak langsung pada komponen mesin ekskavator. Karena itu ekskavator di sana kerap rusak.

"Meski demikian, kami tetap rutin melakukan perawatan dan perbaikan terhadap 60 alat berat tersebut," ujarnya.

Untuk mempercepat perbaikan, pihaknya menjalin kesepakatan dengan agen tunggal pemegang merk (ATPM) Komatsu, selaku pabrik yang membuat ekskavator.

Dengan demikian, perawatan dan perbaikan lebih terjamin karena dilakukan oleh bengkel resmi. "Kita tidak mau perawatan dan perbaikan dilakukan oleh bengkel abal-abal," kata Isnawa.

 Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang pada Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengakui, banyak ekskavator yang rusak, namun untuk jumlahnya masih diinventarisir petugas.

Menurut dia, alat berat itu rusak bukan saja karena jam kerjanya tinggi, tapi pihaknya baru mendapat alokasi dana perawatan dan perbaikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

"Di APBD murni kita tidak dapat dana, tapi anggaran kita diterima di APBD Perubahan senilai Rp 14 miliar," kata Asep.

 Asep menjelaskan, di APBD murni pihaknya tidak mendapat alokasi dana perawatan dan perbaikan alat berat karena saat itu masih masa transisi pengelolaan TPST dari GTJ ke DKI Jakarta.

Bahkan saat itu, DKI baru saja melakukan pengadaan alat berat, sehingga tidak bisa memproyeksikan pagu anggaran perawatan dan perbaikan.

 "Saat pengesahan APBD 2017 kan kita belum punya alat berat yang banyak, jadi belum bisa memproyeksikan dana perawatan. Namun pas pertengahan tahun alatnya sudah banyak, maka kita alokasikan di APBD Perubahan," jelasnya.

Selain dana perawatan dan perbaikan alat berat, pihaknya juga membeli geomembran dan tanah merah bekas urugan dengan masing-masing biaya hingga Rp 10 miliar.

Kedua item ini, kata dia, diterapkan di zona I TPST Bantargebang. "Geomembran dipakai sebagai penutup gunungan sampah agar terhindar dari hujan, karena gunungan sampah itu isinya air dan gas," katanya.

 "Secara otomatis gunungan sampah yang kini mencapai 20-25 meter akan menyusut, karena gunungan sampah tersebut tak terkena hujan," tambahnya.