Selasa, 14 April 2026

100 Hari Anies Sandi

Sandiaga Kirimkan Sinyal, Sistem Lelang Konsolidasi Bakal Dihapus

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengirimkan sinyal bahwa sistem lelang konsolidasi di DKI bakal dihapus.

Screenshot/Youtube
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Sistem lelang konsolidasi yang kerap menuai masalah di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan bakal dihapus.

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, mengirimkan sinyal itu ketika Warta Kota meminta pandangannya selaku orang pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta, Jumat (20/10/2017).

"Terkait lelang kami akan berpihak kepada UMKM," kata Sandi panggilan akrabnya.

Keberpihakan itu, kata Sandi, akan memberikan kesempatan kepada kontraktor kelas menengah mengerjakan proyek-proyek yang memang diperuntukkan bagi kontraktor kelas menengah.

Selama masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama, kebijakan lelang di Pemprov DKI dinilai kacau karena memakai sistem lelang konsolidasi.

Sistem itu diakomodasi dalam Peraturan Gubernur yang ditandatangani oleh Basuki alias Ahok.

Lelang konsolidasi membuat proyek-proyek kecil jumlahnya banyak tetapi sejenis dapat digabungkan sehingga menjadi seperti proyek berkategori besar.

Hal itu membuat banyak kontraktor kategori besar yang memenangkan proyek yang semestinya diambil kontraktor menengah bahkan kecil.

Akibatnya kontraktor dengan kualifikasi menengah sulit mengerjakan proyek tersebut.

Pengamat Lelang dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Hak Masyarakat Indonesia (LPHMI), Gudmen Marpaung, mengungkapkan, kebijakan itu membuat persaingan usaha konstruksi menjadi tak sehat.

"Ada banyak contoh proyek menengah dikerjakan kontraktor besar," ujar Gudmen ketika dihubungi Warta Kota beberapa waktu lalu.

Di antaranya proyek pembangunan 100 RPTRA, 119 sekolah, dan 18 puskesmas di Jakarta.

Menurut Gudmen, apabila proyek itu tidak dikonsolidasikan maka jumlah kontraktor kelas menengah atau kecil yang mengerjakan RPTRA bisa mencapai 100.

Lalu sebanyak 119 kontraktor kelas menengah mengerjakan pembangunan sekolah dan 18 lainnya mengerjakan puskesmas.

"Kalau sekarang kan tidak. Masing-masing proyek itu hanya dikerjakan 1 kontraktor besar," ujar Gudmen.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved