Serapan APBD DKI Rendah, Taufik Nilai PNS Tak Bernyali

WARTA KOTA, GAMBIR -- Pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta dengan skema menaikkan prosentase serapan anggaran di masing-masing instansi dinilai Badan Kepegawaian DKI Jakarta (BKD DKI) tak tepat.

DPRD DKI mengusulkan agar prosentas perhitungan TKD dari serapan anggaran dinaikkan dari 20 persen menjadi 40 persen.

Kepala BKD DKI, Agus Suradika, mengatakan, menaikkan prosentase serapan anggaran efeknya bisa membuat PNS takut mengerjakan anggaran kegiatan tertentu yang berdampak pada terhambatnya pembangunan fisik.

"Itulah kenapa kita hanya kasih prosentase serapan anggaran hanya 20 persen untuk menghitung TKD," ujar Agus usai rapat pembahasan penanganan krisis PNS DKI bersama Komisi A DPRD DKI di Gedung DPRD di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Tapi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik berpendapat lain.

Menurut Taufik, saat ini saja sebagian besar instansi di Pemprov DKI serapan anggarannya sudah rendah.

Sebagian besar instansi serapan anggarannya dibawah 50 persen.

Padahal, ujar Taufik, TKD saat ini sudah besar dan prosentase serapan anggaran untuk penghitungan TKD hanya 20 persen.

"Jadi ya sekarang saja PNS DKI sudah tak punya nyali menganggarkan kegiatan tertentu," kata Taufik kepada Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.

Para PNS dinilai hanya mau membawa pulang TKD dalam jumlah yang banyak tanpa peduli serapan anggaran.

Padahal efek serapan anggaran langsung ke masyarakat. Apabila serapan tinggi, maka warga Jakarta yang merasakan dampaknya.

Makanya, ujar Taufik, tak ada alasan untuk tak menaikkan prosentase serapan anggaran dalam penghitungan TKD.

DPRD DKI mengusulkan pemotongan TKD dilakukan lewat skema memasukkan beberapa variabel baru dan menaikkan variabel penghitungan baru.

Antara lain berupa daftar urutan kepangkatan (DUK), eselon, golongan, masa kerja, tantangan kerja, dan serapan anggaran.

Serapan anggaran merupakan variabel lama tapi dinilai terlalu kecil dan perlu dinaikkan agar PNS makin terlecut.