Gaji PNS DKI

Kepala BKD DKI Tak Setuju Pemotongan TKD PNS, Ini Alasannya

DPRD DKI Jakarta masih ngotot memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala BKD DKI Tak Setuju Pemotongan TKD PNS, Ini Alasannya
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Rapat pembahasan tentang krisis PNS antara Komisi A DPRD dan BKD DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017) 

WARTA KOTA, GAMBIR -- DPRD DKI Jakarta masih ngotot memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS).

Pemotongan akan dilakukan dengan cara memasukkan 6 item penghitungan TKD baik yang baru maupun ditinggakan prosentasenya.

Keenam item itu, yakni daftar urutan kepangkatan (DUK), eselon, golongan, tantangan pekerjaan, kinerja, dan serapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimana PNS bekerja.

Salah satu bagian yang disoroti anggota dewan adalah item serapan anggaran di penghitungan TKD.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, mengatakan bahwa prosentase serapan anggaran untuk penghitungan TKD terlampau rendah.

"Hanya 20 persen prosentasenya serapan anggaran. Harus dinaikkan jadi 40 persen lah itu nanti," kata Taufik, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta (BKD DKI), Agus Suradika, mengaku kurang setuju dengan pemotongan TKD yang diusulkan DPRD, terutama dengan cara menaikkan prosentase perhitungan serapan anggaran.

"Tapi pembicaraan dengan komisi A belum sampai kesitu. Nanti akan saya jelaskan ke teman-teman DPRD," kata Agus kepada Wartakotalive.com usai rapat pembahasan tentang mengatasi krisis PNS dk Jakarta dengan komisi A di Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Agus mengatakan tak setiap kegiatan yang gagal merupakan kesalahan atau kebodohan pegawai atau kepala SKPD tersebut.

"Misalnya gini, bikin gedung nih, tapi nggak jadi karena ternyata pemenang lelang gagal memenuhi kontrak. Tapi biaya sudah keluar kan untuk proses. Nah biaya yang sudah keluar itu TKD. Tapi ya ngga terserap karena pengusaha gagal memenuhi kontrak. Tapi kan prosesnya jalan," kata Agus.

Agus menjelaskan keburukan dari menaikkan prosentase serapan anggaran akan membuat SKPD takut melakukan kegiatan pembangunan fisik.

Sebab pembangunan selalu melibatkan pihak ketiga yang bisa melakukan kesalahan sendiri.

Seperti terlalu rendah memberikan harga penawaran terhadap suatu lelang sehingga akhirnya gagal memenuhi kontrak.

"Itulah kenapa prosentase serapan anggaran hanya dikasih 20 persen. Sebab terkait dengan pihak luar," ujar Agus.

Apabila serapan anggaran dinaikkan, Agus yakin justru akan mengurangi nyali dari PNS DKI untuk menjalankan kegiatan fisik yang selalu memiliki risiko gagal akibat kesalahan pihak ketiga

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved