Gubernur Djarot Tantang DPRD Tolak Pemotongan Gaji PNS, DPRD: Rombak Total

Menurutnya ada lima unsur yang memengaruhi TKD PNS, antara lain, daftar urutan kepangkatan, eselon, masa kerja, tantang kerja, dan serapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimana PNS berdinas.

"Itu yang harus jadi rumus perhitungan TKD. Dengan begitu akan ada PNS yang TKD-nya turun atau naik," jelasnya.

Menurut dia, kalau keinginan Gubernur Djarot diikuti, maka tatanannya justru akan menjadi kacau lagi.

Alasannya, menurutnyam, itu berarti penghitungan TKD model lama tetap dilakukan dan hanya menggunakan satu rumus, yakni tantangan kerja.

"Kalau begitu yang lain TKD-nya tetap atau tak ada penurunan. Lalu yang tantangan kerjanya dianggap bahaya jadi naik TKD-nya," jelas Syarif.

Menurut Syarif pemikiran Djarot kurang sesuai dengan usulan dan maksud DPRD DKI alias tak nyambung.

Ketua Gerindra DKI Jelaskan Pemotongan Gaji

Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik, menyoroti rencana penurunan tunjangan kerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI.

Taufik menegaskan rencana itu tak ada kaitannya dengan makin dekatnya pergantian gubernur dari Djarot Saiful Hidayat kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Tak ada kaitannya dengan itu. Ini murni karena hasil evaluasi," kata Taufik ketika dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (22/9/2017).

Menurut Taufik, siapapun gubernurnya, baik Ahok, Djarot atau Anies, pihaknya akan tetap mengajak Pemprov DKI menurunkan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Hasil evaluasi di Komisi A DPRD DKI ternyata menunjukkan banyak SKPD, kelurahan, maupun kecamatan yang ternyata serapannya rendah tahun 2017 ini.

"Ada yang di bawah 50 persen serapannya dan bahkan 10 persen juga ada. Tapi TKD pegawainya nyampe 80 persen bahkan 90 persen. Apa-apaan coba itu," Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

"Apa perlu yang kayak begitu dikasih TKD gede? Serapannya rendah ngapain gede-gede TKD nya. Sama aja kayak orang tidur dibayar itu," lanjut Taufik.

Sementara dinas yang diincar untuk penurunan TKD adalah Dinas Kominfotik DKI Jakarta.