Dana Haji Diinvestasikan Pemerintah Agar Jemaah Bisa Bayar Lebih Murah

WARTA KOTA, GAMBIR - Pemerintah mewacanakan dana haji milik calon jemaah, diinvestasikan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, rencana tersebut bukan untuk kepentingan pemerintah, melainkan para calon jemaah haji sendiri.

‎"Investasi bukan kepentingannya pemerintah, tapi jemaah ini supaya dapat membayar lebih murah," kata JK di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Baca: Mahfud MD Soal Dana Haji: Kalau Sudah Disetorkan ke Negara Bukan Milik Perorangan Lagi

‎JK kemarin menggelar pertemuan dengan Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Keuangan Haji Kementerian Agama, di kantornya.

JK mengatakan, pertemuan tersebut untuk mengetahui bagaiman pengelolaan dana haji dapat stabil. Sebab, dana haji tersebut dititipkan dalam waktu yang relatif lama, menunggu antrean keberangkatan.

"Karena waktu tingginya 20 tahun, bagaimana dana yang dititip itu, istilahnya kan titipan, dapat dikelola secara baik, sehingga mampu membantu jemaah haji," paparnya.

Baca: Jokowi Ingin Pakai Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, Fahri Hamzah: Dilaknat Allah

‎Menurut JK, dana tersebut harus dikelola dengan tepat agar dapat membantu jemaah. Saat ini, para jemaah hanya membayar 50 persen dari total ongkos haji.

"Karena kalau dihitung secara normal, ongkos naik haji dengan segala macam biayanya itu sekitar Rp 70 juta, yang dibayar riil oleh jemaah haji hanya 50 persen. Nah, karena itu maka investasi harus betul-betul baik," tutur JK. (Taufik Ismail)