Perombakan Pejabat DKI versi Sumarsono Ternyata Bikin Ahok Tak Puas

WARTA KOTA, PALMERAH -- Setidaknya ada tiga pegawai yang sudah dijadikan staf oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama kembali dijadikan pejabat eselon oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. 

Baca: Sumarsono Lantik Kembali 36 Pejabat yang Awalnya Distafkan Ahok

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati, mantan Kepala Bidang Program Pembiayaan dan Pembangunan Bappeda DKI Jakarta Wahyu Wijayanto, dan mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat Henry Perez Sitorus. 

Baca: Isnawa Adji Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1.060 Pejabat DKI Dihapus

Ratna dijadikan staf karena tidak berhasil membeli lahan eks Kedubes Inggris di dekat Bundaran HI.

Ketika itu, Ratna sempat membuat Ahok marah dalam sebuah rapat. Sampai-sampai Ratna menangis terisak karena dimarahi Ahok.

Selain tak berhasil membeli lahan bekas Kedubes Inggris, saat itu banyak makam di Jakarta yang tak bertuan. Hal itu juga membuat Ahok geram.

Sedangkan Wahyu dijadikan staf karena dia merupakan pejabat DKI yang diduga meloloskan pokok pikiran (pokir) DPRD DKI dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dia diduga menjadi "alat" DPRD DKI untuk memasukkan data ke e-budgeting serta meloloskan pokir DPRD.

Sementara itu, Henry Perez dijadikan staf karena dianggap tak mampu membereskan parkir liar di Jakarta Pusat, terutama kawasan Monumen Nasional (Monas).

Basuki menyayangkan

Basuki alias Ahok menyayangkan kebijakan Sumarsono yang kembali mengangkat pejabat yang telah dijadikan staf untuk kembali menduduki posisi jabatan eselon.

Dia menyebut wewenang perombakan pejabat berada di Sumarsono serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

"Buat apa sih ngambil pejabat yang ada masalah, yang sudah dinon-aktifkan? Orang (pegawai) yang bagus saja banyak yang nganggur kok. Tetapi, saya enggak punya hak untuk itu," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).

Ahok mengakui sebelumnya diminta untuk memberi masukan terkait perombakan pejabat yang dilaksanakan pada 3 Januari lalu. Namun, ia hanya diminta masukan mengenai pejabat eselon II.

Padahal, menurut Ahok, kecurangan rawan terjadi untuk jabatan eselon III dan IV.

Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok melakukan perampingan jabatan.

Sebanyak 2.000 posisi hilang. Akibatnya, ribuan pegawai itu tidak mendapat jabatan.