Breaking News:

Ahok Tersangka

Hakim Ketua Kasus Ahok Pengalaman Tangani Perkara Korupsi

Sidang kasus Ahok akan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Dwiyarso Budi Santiarto.

dok.Wartakota
Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyiapkan ruang khusus untuk sidang kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

WARTA KOTA, PALMERAH-- Sidang kasus Ahok akan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Dwiyarso Budi Santiarto.

Kredibilitas Dwiarso, menurut Humas PN Jakut Hasoloan Sianturi, sudah sangat mumpuni.

"Tentu kalau menjadi ketua di sini (PN Jakut) sudah pasti bagus. Sehingga pimpinan (pihak Mahkamah Agung) menempatkan beliau di Kelas 1a Khusus," kata Hasoloan di PN Jakut, Jalan Gajah Mada no 17, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Baca: Sidang Kasus Ahok Disiapkan Ruang Khusus, Dipilih yang Terbesar Ini Alasannya

Dwiyarso yang baru menjabat sebagai Ketua PN Jakut selama 6 bulan itu sebelumnya pernah memimpin sejumlah pengadilan negeri di beberapa daerah.

Baca: Gus Sholah Temui Ketua Komisi Yudisial, Netizen Tanya: Apa Kaitan Sidang Ahok

"Beliau ketika tahun 2014 merupakan Ketua PN Semarang. Pernah juga di Depok. Kemudian pada bulan Juli 2016 dilantik dan langsung mengikuti Lemhanas," tutur Hasoloan.

Cukup banyak kasus besar yang ditangani oleh Dwiyarso ketika dirinya menjabat sebagai Ketua PN Semarang.

Dilansir dari Tribunnews.com, pada bulan April tahun 2014, Dwiyarso menangani kasus mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Asmadinata.

Terdakwa terbukti bersalah karena telah ikut serta melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama dengan Heru Kisbandono dan Kartini Marpaung.

Selain itu, Dwiyarso yang merupakan lulusan magister Universitas Gajah Mada juga pernah menangani kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani.

Rina terlibat korupsi penyalahgunaan bantuan subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kabupaten Karanganyar pada 2007-2008 dan tindak pidana pencucian uang. (m8)

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved