Pemilukada DKI Jakarta

Lembaga Survei Wajib Terdaftar di KPU DKI

Ketua KPU DKI Sumarno mengatakan, dalam masa kampanye Lembaga Survei diwajibkan untuk terdaftar di KPU DKI Jakarta.

Lembaga Survei Wajib Terdaftar di KPU DKI
Faizal Rapsanjani
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Sumarno, di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (4/10). 

WARTAKOTA, SENEN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno mengatakan, dalam masa kampanye Lembaga Survei diwajibkan untuk terdaftar di KPU DKI Jakarta.

"Kalau yang mau melakukan survei yah harus melaporkan ke KPU DKI," kata Sumarno kepada Warta Kota, di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/10).

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, banyak lembaga survei yang merilis hasil survei terhadap elektabilitas pasangan calon.

Menyikapi hal ini, menurut Sumarno jika dilakukan sebelum masa kampanye maka diperbolehkan.

Pasalnya, bakal pasangan calon pun belum ditetapkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Sekarang yah boleh saja, belum ada ketentuan selama belum masa kampanye, bukan hanya lembaga-lembaga saja, bahkan Paslonya sudah keliling-keliling kan, seperti ada yang ke pasar. Yah sekarang boleh paslon melakukan sosialisasi kunjungan," jelas Sumarno.

Sementara itu, terkait perbedaan hasil lembaga survei, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan masyarakat harus cerdas dan arif dalam menyikapinya.

“Lembaga survei harus menjaga perlakuan setara ketika melakukan sebuah survei, harus tidak berpihak. Lembaga survei mesti menjaga prinsip fairnes. Tak boleh menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Mereka harus menyajikan data dan fakta berdasarkan hasil survei,” kata Arif dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10) lalu.

Masyarakat dinilai sudah dapat menilai sendiri lembaga survei yang kompeten dan menggunakan metodologi yang benar.

Menurutnya, kehadiran sebuah lembaga survei merupakan sebuah bentuk partisipasi dari maayarakat.

”Ini merupakan sebuah pendidikan politik. Ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga gelaram pilkada makin bergairah,” tambahnya.

KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan pengawasan terhadap lembaga survei yang dianggap mencederai prinsip fairness tersebut.

Dikatakanya, sebuah lembaga survei dapat ditertibkan melalui asosiasi yang menanungi sebuah lembaga survei(Faizal Rapsanjani)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved