Opsi Lain Setelah Batal Merger Bank Syariah

WARTA KOTA, PALMERAH - Rencana merger bank syariah dipastikan batal. Kebijakan ini ditentukan setelah Presiden Joko Widodo pulang dari lawatannya ke Timur Tengah.

Pemerintah mendapatkan tawaran dari negara Timur Tengah berupa suntikan modal untuk bank syariah.

Marger bank syariah BUMN yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi, hanya menjadi wacana besar setelah pemerintah mendapatkan opsi lain.

Ada tiga bank syariah BUMN yang akan dimerger yaitu, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mengalami penurunan.

Market share perbankan syariah terus merosot pada dua tahun terakhir. Maka sebagai wujud dukungan pemerintah, marger tiga bank syariah BUMN dianggap menjadi sebuah solusi.

Dengan jumlah aset yang terbilang cukup kecil menyebabkan bank syariah tidak bisa berkembangan dengan pesat.

Terutama dalam memberikan pembiayaan-pembiayaan yang memiliki nilai kontrak yang besar. Mereka belum bisa bersaing dengan bank konvensional.

Merger bank syariah sendiri bukanlah sebuah kebijakan yang terbaik.

Ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi ketika merger menjadi pilihan. Sorotan yang paling besar adalah, apakah terdapat pengaruh yang signifikan ketika bank syariah BUMN dimerger.

Apabila kita melihat dari aset tiga bank syariah BUMN, aset yang terkumpul baru mencapai seperempat dari aset bank konvensional terbesar keempat di Indonesia. dilihat dari ini saja, bank syariah dianggan belum siap untuk bergelut dengan perbankan konvensional walaupun sudah merger.

Opsi yang sekarang dipilih oleh pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia adalah dengan memberikan kesempatan bagi negara GCC dan Saudi untuk menjadi investor di perbankan syariah di Indonesia.

Agar para investor semakin tertarik untuk menggelontorkan dananya ke Indonesia, pemerintah harus memberikan dukungan kepada perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan adanya strategi jangka panjang untuk mengembangkan perbankan syariah.

Seperti menerbitkan peraturan-peraturan untuk memberikan ruang lebih besar bagi perbankan syariah. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa dana haji yang dikelola Kemenag belum sepenuhnya dikelola oleh bank syariah.

Padahal hal ini sangat membantu bank syariah untuk mendapatkan dana murah yang nantinya bisa mereka kelola. Langkah berikutnya bisa menjadi partner bagi kementerian atau instansi negera dalam penyaluran gaji.