Bom Sarinah

Cegah Kejahatan, Social Security Awareness Harus Dibangun

Guna mencegah terjadinya kejahatan, social security awareness atau kesadaran keamanan masyarakat harus dibangun sejak dini.

youtube.com
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. 

WARTA KOTA, SAWAH BESAR - Perkembangan teknologi serta semakin modernnya peradaban, secara langsung mempengaruhi kuantitas sekaligus kualitas kejahatan setiap tahunnya di seluruh penjuru dunia. Karena itu, guna mencegah terjadinya kejahatan, social security awareness atau kesadaran keamanan masyarakat harus dibangun sejak dini.

Hal tersebut disampaikan lugas oleh mantan Kapolri, Purnawirawan Jenderal Prof Dr Awaluddin Djamin di sela-sela Peluncuran buku Manajemen Sekuriti di Indonesia, buku panduan Crime and Loss Prevention di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu (20/1/2016).

Mencermati tindak kejahatan yang berkembang di dunia, khususnya Nusantara saat ini, mantan Kapolri era Orde Baru periode tahun 1978-1982 itu memperkirakan, jika kuantitas maupun kualitas kejahatan mulai dari terorisme hingga money laundry akan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 mendatang.

Hal tersebut dibuktikannya lewat berbagai peristiwa penyerangan seperti tragedi World Trade Center yang terjadi pada 11 September 2001, Tragedi Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 hingga serangan yang dilakukan anggota Negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) di jantung Ibu Kota, kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin pada tanggal 14 Januari 2016 lalu.

Namun, lanjutnya, beberapa peristiwa tersebut hanya merupakan kejahatan teroris, belum kejahatan umum lainnya, seperti narkoba, illegal logging hingga kasus pencurian bagasi di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

"Tapi semua kejahatan itu bisa dicegah dan di minimalisir kerugian yang mungkin diakibatkan kejahatan itu sendiri. Fungsi represif (penindakan) memang perlu dilakukan oleh Kepolisian, tapi fungsi itu baru dilakukan setelah kejahatan terjadi. Karena itu yang paling penting adalah preventif (pencegahan), baik langsung maupun tidak langsung," paparnya.

Tetapi diungkapkannya, upaya pencegahan kejahatan tidak mungkin dapat dilakukan oleh Kepolisian semata, tetapi juga dibutuhkan peran serta di luar institusi Polri. Peran serta masyarakat tersebut dikenal sebagai siskamling atau sistem keamanan lingkungan yang telah disempurnakannya lewat private security atau satuan pengamanan (satpam) swasta.

"Swakarsa, sistem yang paling tepat untuk menjaga ketahanan negara. Karena walaupun siskamling produk kampung, itu efektif dalam menjaga lingkungan. Tenaga swakarsa pun dikembangkan dan diberikan kompetensi (pelatihan) khusus menjadi satpam," jelas pria yang dikenal sebagai bapak Satpam itu tegas.

"Lewat pelatihan, security awareness harus dibangun, lewat buku ini saya harapkan dapat menjadi panduan dalam membentuk kualitas pengamanan. Kualitas pengamanan sangat penting, karena seluruh aspek membutuhkan pengamanan, mulai dari pendidikan, transportasi dan lainnya. Karena kejahatan itu bisa dari dalam atau luar, bukan hanya niat dan kesempatan, tapi juga karena pelaku memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan," katanya.

Kapolri: Swakarsa dibutuhkan

Sejalan dengan pemikiran mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia periode tahun 1966-1967 itu, Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti pun mengungkapkan jika pengamanan swakarsa, seperti satpam dan satuan pengamanan lainnya sangat dibutuhkan. Apalagi terhitung sejak tahun 2016, perdagangan bebas antarnegara Asean pun dimulai.

"Kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, hal ini memang dipicu oleh perkembangan informasi dan teknologi. Polri sebagai satuan pengamanan tidak dapat menjalankan pengamanan sendiri, karena itu kami membutuhkan Polisi Khusus, Penyidik PNS, pengamanan swakarsa," jelasnya.

Apalagi lanjutnya, kejahatan teroris bukan hanya dipicu oleh faktor ekonomi, kebutuhan ataupun lainnya, tetapi aksi terorisme justru dipicu oleh Ideologi.

Hal tersebut pun diakuinya kerap menyulitkan jajaranya dalam mendeteksi, karena itu diperlukan peran masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan.

"Dalam penumpasan, kami tidak bisa tangkap dan pidanakan (teroris), tetapi dibutuhkan peran seluruh pihak untuk membasmi mereka agar paham mereka tidak berkembang dan menularkan ideologi mereka kepada orang lain. Karena temuan pada satu daerah, anggota menemukan korban perekrutan, diantaranya anak kecil usia 14 tahun, polisi hingga level direktur," jelasnya.

"Kita harus lawan bersama, kami sudah salah identifikasi mereka, yang sebelumnya celana ngatung, berjenggot dan memakai kopiah, justru pelaku teror kemarin berbeda. Pelaku kelihatan memakai kaos, celana jeans pakai ransel seperti anak muda," kata Badrodin.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved