Hore, Warga Boleh Gelar Hajatan di Lokasi RPTRA

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terus mendorong agar pembangunan 12 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dilakukan oleh Coorporate Social Responsibilty (CSR) dapat diresmikan pada awal tahun 2016 mendatang.

Karena kebutuhan lahan untuk interaksi warga sangat dibutuhkan. Apalagi, bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Jakarta Selatan, Kelik Miyarto mengatakan bahwa berdasarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama RPTRA bisa dijadikan tempat untuk hajatan.

Pasalnya kebanyakan masyarakat yang tidak mampu melakukan hajatan dengan menutup akses jalan.

Alhasil, dengan adanya penutupan jalan tersebut kondisi arus lalu lintas.

"Jadi sesuai instruksi Gubernur, hajatan boleh menggunakan lahan RPTRA. Tapi, dengan catatan harus menjaga sarana dan prasarana. Karena ada pengelolannya disana," kata Kelik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/12).

Masyarakat tidak perlu mengeluarkan kocek untuk menggunakan lahan RPTRA saat hajatan.

Aparat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga dilarang memungut biaya.

Kalau memang ada yang melakukan pungutan liar maka akan diberikan tindak tegas.

"Gratis kok dan tidak ada pungutan. Kalau ada aparat atau pengelola yang mengutip akan diberikan sanksi pecat," ucapnya.

Selain dijadikan sebagai tempat hajatan, RPTRA itu bisa lebih dioptimalkan sebagai tempat relokasi warga saat musibah banjir dan kebakaran.

Hal ini dikarenakan lokasi di Jakarta memang sangat rawan terkena dua musibah tersebut.

"Konsep Gubernur untuk penampungan sementara jika ada bencana seperti kebakaran dan banjir. RPTRA digunakan untuk multi fungsi," kata dia.

Saat ini kata dia, ada tiag RPTRA yang akan rampung pada Januari 2016.

Seperti di Jalan Bintaro Permai III, Jalan Villa Anggrek Bintaro dan Pasar Ciganjur.