30 RPTRA di Jakarta Selatan Akan Gunakan APBD DKI tahun 2016

WARTA KOTA, KEBAYORANBARU -Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terus mencari lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)‎. Pasalnya, program Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu sangat dibutuhkan warga sekitar untuk berinteraksi dengan baik.

Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan saat ini sudah ada 11 RPTRA yang sedang dibangun di wilayah Jakarta Selatan. Rencananya pada April 2016, belasan RPTRA itu akan rampung dikerjakan. Program RPTRA ini bekerjasama dengan pihak swasta lewat Coorporate Social Responsibility (CSR).

"Ke depan ada sekitar 50 lokasi akan dibangun di Jakarta Selatan pada tahun 2016 ke depan," kata Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Menurutnya sejak pencanangan pembangunan 11 RPTRA, saat ini proses pembangunan sudah dilakukan. ‎Untuk Wali Kota sendiri mengawasi di Lebak Bulus. Sedangkan sisanya adalah tingkat Kecamatan dan pihak CSR. Dia mengaku sangat pentingnya RPTRA bagi masyarakat di pemukiman padat penduduk.

Dimana ruang interaktif itu bisa dijadikan tempat berinteraksi‎ yang penuh dengan edukasi. Beberapa fasilitas seperti perpustakaan, taman bermain, ruang PKK dan ruang karang taruna. "Berbeda dengan konsep taman. Kalau RPTRA sangat lengkap ada tempat edukasi dan wifinya," tuturnya.

‎Menggunakan APBD DKI

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pemkot Jakarta Selatan, Kelik Miyarto mengutarakan bahwa pembangunan RPTRA tahun 2016 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Karena kebanyakan pihak swasta mengaku menyerah dalam pembangunan RPTRA.

Padahal, itu merupakan kewajiban dari para pengembang. Dia mengutarakan target pembangunan RPTRA pada tahun 2016 hanyalah 30 lokasi. Saat ini sudah enam lokasi yang rencana akan dibangun RPTRA. Seperti di Kelurahan Ciganjur, Pondok Labu, Cipulir, Grogol Utara, Pasar Minggu, ‎dan Cilandak Barat.

"2016 itu nanti, dianggarkan lewat APBD. Hanya permasalahan tdk punya lahan. Tapi kita 30 target sudah punya gambaran," kata Kelik.

‎Pembangunan RPTRA itu akan dikerjakan oleh beberapa Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Untuk gedung dikerjakan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Selatan, sedangkan taman oleh Suku‎ Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan.

Sedangkan fasilitas dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pemkot Jakarta Selatan. Dalam satu RPTRA, pihak CSR membutuhkan dana sebesar antara ‎Rp 500 juta sampai Rp 600 juta.

"Jadi anggaran itu tinggal dikalikan 30 saja dalam pembangunan RPTRA menggunakan APBD DKI," tuturnya.