Prihatin, 2,5 Juta Anak Putus Sekolah, Harus Segera Diatasi

WARTA KOTA, PALMERAH -- Sejumlah 4,4 juta anak masih mengalami putus sekolah, Gerakan Indonesia Pintar (GIP) ingin, persoalan putus sekolah bisa diatasi dan setidaknya angkanya ditekan.

Sekretaris Jenderal GIP Alpha Amirrachman, Ph.D. mengatakan bahwa walaupun Indonesia telah merdeka, namun belum menjadi bangsa yang betul-betul berdaulat.

Hal ini ditandai dengan masih belum terbukanya akses yang merata bagi mereka yang berusia sekolah untuk mengenyam pendidikan yang layak.

“Kurang lebih 2,5 juta anak tidak bisa melanjutkan sekolah, enam ratus ribu anak usia sekolah dasar dan 1,9 juta anak usia sekolah menengah pertama. Sementara masih terdapat 54% guru yang masih belum memenuhi standar kualifikasi dan 13,19% bangunan sekolah dalam kondisi tidak layak,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Ada dua faktor utama yang menjadi penyebab anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah: mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan adanya pernikahan dini yang juga tidak terlepas dari peran keluarga yang masih kolot.

Mengenai akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) memang telah terjadi peningkatan. Jumlah ABK yang bersekolah sekitar 75.000 pada tahun 2011, dan pada 2014 meningkat menjadi 125.000.

Saat ini tujuh provinsi dan 34 kabupaten/kota telah mendeklarasikan sebagai daerah inklusif.

Namun ini masih belum cukup karena dari 354.707 ABK untuk jenjang pendidikan dasar, baru 2.430 yang tertampung di sekolah inklusi dan 1.774 di sekolah luar biasa (SLB).

“Penyelengaraan sekolah inklusi masih menghadapi banyak hambatan karena masih langkanya ketersediaan guru pendamping khusus dan juga dana dari pemerintah yang dirasa masih kurang untuk membuat sekolah bukan hanya menjadi visitable (bisa dikunjungi) tapi juga friendly (ramah) yang sebenar-benarnya bagi ABK,” ujar Alpha

Di tempat yang terpisah, Ketua GIP yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Dr. Kampsol mengatakan distribusi guru juga masih belum merata merata.

“Dua puluh satu persen sekolah di perkotaan kekurangan guru, di pedesaan 37%, di daerah terpencil  66%, padahal di banyak daerah terjadi kelebihan guru,” ujarnya.

Kamsol mengatakan bahwa akses pendidikan yang buruk bukan hanya dialami di daerah pedesaan dan terpencil, namun juga di daerah perkotaan karena tidak adanya persebaran sekolah bermutu yang merata.

“Ketika ada sekolah yang bermutu di lingkungan tempat tinggal biayanya tinggi sehingga terpaksa harus sekolah di tempat yang jauh, sehingga harus menambah biaya transportasi, belum lagi waktu dan tenaga yang dihabiskan” ujarnya.