Beginilah Bila Hidup dan Mati Tergantung Musim

Kristi Poerwandari

Beberapa hari terakhir ini kita membaca berita mengenai lahan pertanian di berbagai tempat yang mengalami kekeringan dan petani terancam gagal panen.

Di daerah tertentu ada warga yang merusak bendungan agar mendapatkan air.

Chambers (1995) menulis Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?, mengingatkan kita betapa kemiskinan sulit dipahami oleh yang tidak sungguh mengalami.

Para profesional yang menekuni isu kemiskinan, dan pada umumnya kita, berpikir tentang kemiskinan dari perspektif masyarakat kelas menengah yang sesungguhnya tidak pernah mengalami, tetapi punya otoritas untuk membuat definisi.

Definisi
Yang terjadi saat ini, saking langkanya air, di beberapa tempat warga menaruh jeriken kosong di sore hari agar dapat menampung tetes-tetes air dari lubang batang pisang dan mengambil air yang mungkin tak terisi penuh di jeriken esok harinya. Airnya digunakan untuk minum dan memasak.

Di satu lokal pemerintah meminjamkan pompa bagi warga agar dapat menyedot air, di tempat lain warga dilarang menggunakan pompa demi memastikan pemerataan pemanfaatan air.

Sementara apabila gagal panen, petani betul-betul kehilangan semuanya: modal pertanian yang mungkin didapat dari berutang, waktu dan kerja keras yang terbuang sia-sia, kesempatan mencukupi kebutuhan makan keluarga, sekolah anak, dan masa depan.

Saya jadi ingat satu pertemuan, mungkin dua tahun lalu, ketika seorang pendamping lapangan menjelaskan kemiskinan buruh perkebunan di luar Jawa, yang setiap hari terpaksa harus mengajak istrinya untuk membantunya penuh waktu menyiangi kebun, demi mendapatkan upah utuh yang jika dijumlahkan tidak sampai Rp 1.500.000 per bulan.

Apabila tidak memenuhi target, upahnya dipotong, dan ia tidak mampu mempekerjakan orang lain.

Meminta bantuan orang lain berarti harus membayarnya lebih dari separuh upah hariannya, hanya istrinyalah yang mau tidak mau harus membantu.

Dalam pertemuan itu, seorang mahasiswa memotong, meminta pendamping lapangan agar tidak terlalu berlebihan melihat hal tersebut sebagai persoalan sosial yang harus dibereskan karena dengan upah Rp 1.500.000 (saat itu) sang buruh sudah tidak masuk dalam golongan kelompok miskin.

Terjadilah perdebatan, sang pendamping kemudian menjelaskan bahwa uang Rp 1.500.000 sesungguhnya dihasilkan dari kerja penuh waktu dua orang, bukan satu orang, dan upah itu harus dipotong dulu untuk transpor mereka menuju perkebunan.

Mereka memiliki tiga anak usia sekolah yang harus dihidupi dan harus didampingi.

Pertanyaan yang menohok bagi si mahasiswa: ”Apakah setelah mengetahui ini Anda masih tidak menganggap mereka dalam kemiskinan?