Guru Swasta Geruduk Gedung DPRD Kota Bekasi

WARTA KOTA, BEKASI -- Lantaran aspirasinya tidak ditanggapi anggota DPRD Kota Bekasi, ratusan massa dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggeruduk gedung wakil rakyat pada Jumat (31/7/2015) siang.

Aksi massa ini merupakan kedua kalinya setelah mereka menggereduk gedung DPRD pada Senin (27/7/2015) lalu.

Seperti aksi sebelumnya, mereka kembali menuntut pengusutan kasus dugaan adanya praktek titipan peserta didik baru ke sekolah negeri tahun ajaran 2015/2016 yang dilakukan anggota DPRD. "Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini, karena kami menganggap adanya politisasi yang dilakukan oleh oknum DPRD," kata Humas BMPS Kota Bekasi, Saroni, Jumat (31/7/2015).

Saroni mengatakan, aksinya dilatarbelakangi oleh sikap anggota DPRD yang memaksakan 425 siswa yang tidak masuk sekolah negeri untuk tetap dapat bangku sekolah negeri. Upaya ini dianggap adanya siswa titipan 425 siswa oleh oknum anggota DPRD Kota Bekasi.  

"Kita ingin agar oknum dewan stop politisasi dan komersialisasi pendidikan. Kami berharap agar dewan tidak mencampuri lagi pendaftaran siswa baru," katanya.

Menurutnya, sejak 2009 Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan peneriman peserta didik baru (PPDB) online. Namun selama itu, anggota dewan memaksa Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menambah rombel (rombengan belajar) yang berujung pada anggaran sekolah membengkak. Di sisi lain, sekolah swatsa kekurangan murid.

"Sekolah negeri penuh murid, bahkan ruang kosong seperti perpustakaan jadi tempat untuk kegiatan belajar mengajar karena banyaknya oknum dewan yang menitipkan murid baru. Seharusnya siswa yang tak dapat sekolah negeri, bisa mengenyam ke sekolah swasta," ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini jadwal penerimaan siswa baru telah selesai dan masuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Akan tetapi para pengunjuk rasa menduga masih ada desakan anggota DPRD untuk memasukkan ratusan murid baru ke sekolah negeri.  

"Tahun ajaran ini selesai pendaftaran murid baru tapi oknum DPRD berupaya untuk memasukkan ke negeri 425 siswa miskin," katanya.

Tak hanya itu, massa juga mendesak agar anggota DPRD Kota Bekasi menghentikan agenda terkait Interpelasi terhadap PPDB online tahun ajaran 2015/2016. "Kita menolak hak Interpelasi yang sedang diagendakan oleh DPRD Kota Bekasi terkait pendaftaran murid baru," jelasnya.

"Kita menduga, ada perputaran uang sekitar Rp 3-5 juta per siswa untuk bisa masuk ke SMP, SMA, SMK negeri titipan oknum anggota dewan," tambahnya.

Oleh karenanya, dia akan terus menyuarakan aspirasinya hingga DPRD Kota Bekasi berhenti campur tangan terhadap penerimaan siswa baru.

"Jumlah murid yang ditampung ke sekolah swasta sekitar 60 persen dari jumlah murid yang lulus dan hanya 40 persen saja yang masuk ke sekolah negeri. Namun hingga saat ini, baru sekitar 70 persen kursi sekolah swasta yang sudah terisi. Artinya, masih banyak kursi di sekolah swasta yang masih kosong," imbuhnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan membantah institusinya menitipkan murid baru ke sekolah negeri. "Mari kita buktikan di forum yang resmi. Kita sepakati tidak ada penambahan rombel," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan untuk siap bertemu bertemu dengan perwakilan pendemo. Namun pertemuan tersebut dilakukan di dalam ruangan bukan di luar gedung, seperti yang diminta para pengunjuk rasa.