Data Jumlah Penduduk Kota Depok Diakui Ngawur

WARTA KOTA, DEPOK - Data jumlah penduduk Kota Depok yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok berbeda jauh dengan data jumlah penduduk Kota Depok yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari data Disdukcapil Depok per Desember 2014, jumlah penduduk Kota Depok adalah sebanyak 2.042.391 jiwa.

Sementara, data Kemendagri menyebutkan data jumlah penduduk Kota Depok per Desember 2014 adalah 1.633.095 jiwa. Ada perbedaan sekitar 370 ribu jiwa dari dua data itu.

Kepala Seksi Data dan Penyuluhan Disdukcapil Kota Depok, Komarudin Daiman menyebutkan data yang valid adalah data yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Sementara data yang dimilikinya diakuinya kurang tepat atau ngawur.

Sebab kata dia, data yang dikeluarkan Kemendagri awalnya berdasarkan data miliknya, namun telah dikonsolidasi atau dibersihkan.

"Mulai dari data penduduk yang ganda, pindah, telah meninggal dunia sampai yang lahir, terkonsolidasi atau dibersihkan di data Kemendagri. Sementara di data kami belum," kata Komarudin kepada Warta Kota, Kamis (7/5).

Menurut Komarudin perbedaan yang mencolok dari data miliknya adalahnya banyaknya data warga yang ganda.

Sehingga kata dia jumlah data miliknya jauh lebih banyak dari data Kemendagri.

"Sebab sebelumnya, banyak warga yang melakukan perekaman E-KTP 2 kali. Selain itu ada pula warga yang membuat KTP manual dengan ditandatangani Lurah, lalu juga melakukan perekaman E-KTP. Ini akan menjadi ganda di data kami," kata Komarudin.

Belum lagi, kata Komarudin, ada data warga yang pindah baik karena menikah atau kerja tanpa melaporkannya secara administrasi serta warga yang datang.

"Warga yang pindah masih ada di data kami, namun akan disisihkan oleh Kemendagri. Sehinga sebenarnya data yang valid mengenai jumlah penduduk Kota Depok, adalah data dari Kemendagri," kata Komarudin.

Karenanya kata Komarudin, untuk kepentingan Pilkada Depok 2015, data yang dipakai adalah yang dikeluarkan Kemendagri.

Walaupun data miliknya ngawur, Komarudin mengakui Disdukcapil tetap menggunakan data kependudukan mereka dan tidak menggunakan data dari Kemendagri.

"Idealnya memang kami langsung menggunakan data Kemendagri. Namun itu tidak bisa kami lakukan.