Dana Siluman UPS Ratusan Miliar, Dana Rusunawa kok Dipotong

WARTA KOTA, GAMBIR - Masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan DPRD DKI, semakin memanas.

Terlebih, Ahok telah melaporkan temuan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun yang diduga diprakasai oleh DPRD DKI, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/2) kemarin.

Sementara, pihak DPRD masih bersikukuh untuk melanjutkan Hak Angket-nya.

Namun, dalam temuan RAPBD versi DPRD, terdapat data Belanja Langsung Hasil Pembahasan Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang menganggarkan pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) di hampir seluruh Kecamatan dan Kelurahan Jakarta Barat.

Tak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai ratusan miliar untuk membeli alat suplai listrik tersebut.

Namun, hal yang berbanding terbalik terjadi pada anggaran pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Anggaran untuk tempat tinggal yang difokuskan pada warga relokasi itu, justru banyak yang dipotong bahkan dihapuskan.

Dalam pengamatan RAPBD 2015 versi DPRD yang diterima Warta Kota, jumlah pembelian UPS terdapat pada hasil pembahasan Komisi A DPRD.

UPS itu dianggarkan di setiap kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.

Jumlahnya sebanyak 53 Kelurahan dan 8 Kecamatan. Masing-masing dianggarkan untuk pembelian UPS seharga Rp 4,2 miliar.

Padahal, dalam data tersebut, Pemprov DKI tidak menganggarkannya.

Alhasil, jika dijumlah, anggaran untuk membeli UPS tersebut sebesar kurang lebih Rp 256 miliar.

Jumlah tersebut, tentunya cukup besar dibandingkan fungsinya, yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, dibandingkan oleh instansi rumah sakit. Yang memang kebutuhan listriknya benar-benar penting.

Berbanding terbalik dengan anggaran pada data Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Belanja Langsung Hasil Pembahasan Komisi D DPRD DKI.

Beberapa anggaran untuk pembangunan Rusunawa justru dikurangi bahkan dihapus.