Mobil Operasional Pemkot Bekasi Pakai BBM Non-Tunai

WARTA KOTA, BEKASI - Pemkot Bekasi membuat nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pertamina Persero terkait pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara non-tunai untuk kendaraan operasional.

Pada tahap awal, sistem ini akan diaplikasikan untuk 194 kendaraan operasional di lingkup Dinas Kebersihan Kota Bekasi. Selain dinilai tertib administrasi, pengaplikasian ini juga menghindari upaya penyelewengan pembelian BBM.

Direktur Utama Pertamina Retail, Toharso, menjelaskan, transaksi non-tunai dilakukan dengan menggunakan kartu pascabayar. Kartu itu, kata Toharso, akan diklaim penggunaannya kepada Pemkot Bekasi setiap bulan sesuai dengan kuota pemakaian BBM.

Dia mencontohkan, kartu sebesar KTP itu akan ditempel di badan armada truk pengangkut sampah. Sebelum truk diisi BBM, terlebih dahulu petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menscan barcode yang ada di kartu itu.

Setelah transaksi itu tercatat di dalam mesin, BBM akan mengalir ke tangki mobil sesuai dengan jatah kuota per hari.

"Kartu tersebut hanya berlaku bagi satu truk, karena akan ada keterangan nomor polisi truk sampahnya berikut penanggung jawab truk tersebut," ujar Toharso di Pemkot Bekasi pada Senin (16/2/2015).

Toharso mengatakan, transaksi pembelian BBM akan dicatat secara real time di kartu tersebut. Data ini, ujar dia, akan direkam dan setiap bulan biayanya akan diklaim ke Pemkot Bekasi.

Menurut Toharso, sejak program itu diluncurkan empat tahun silam, tercatat sudah ada 3.000 pelanggan dari kalangan instansi pemerintah maupun swasta.

"Dari 3.000 pelanggan, sedikitnya sudah 40.000 kartu non-tunai yang kami cetak dan sebarkan di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya.

Selain lebih praktis, ungkapnya, sistem ini akan memudahkan Pemkot Bekasi untuk melakukan pemantauan penggunaan anggaran untuk kendaraan operasional.

Dengan begitu, upaya penyelewengan dapat dicegah atau diketahui secara dini. "Kalau ada lonjakan tagihan, berarti itu ada indikasi 'permainan' dari sopirnya. Data ini benar-benar akurat, sesuai dengan pembelian BBM," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyambut baik penerapan program transaksi non-tunai terhadap armada operasional pemerintah.

Menurut Rahmat, model transaksi ini sebagai bentuk tertib administrasi dan akan lebih mudah memantau penggunaan anggaran khususnya di sisi operasional.

Rahmat memprediksi, sistem ini akan menimbulkan kekhawatiran di beberapa sopir yang kerap 'bermain' dalam pembelian BBM. Mereka, kata Rahmat, tidak akan bisa mencatut jatah BBM mobil operasional lagi.

"Saya sadari betul kondisi ini akan membuat sopir suram, karena ada beberapa sopir yang mencari tambahan uang dengan mengurangi pembelian BBM. Misalnya, ia harus beli 20 liter, dikurangi 2 liter untuk uang tambahan makan," kata Rahmat.

**Berita selengkapnya baca Harian Warta Kota, edisi Selasa 17 Februari 2015**