Pemprov DKI Minta Kurikulum 2013 Dievaluasi

WARTA KOTA, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung agar penerapan kurikulum 2013 untuk tidak lagi dilaksanakan di dunia pendidikan Indonesia. Selain membuat para peserta didik merasa terbebani, para pengajar pun terlihat begitu keteteran dalam melaksanakan kurikulum 2013 itu.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, wacana penghentian Kurikulum 2013 untuk peserta didik karena ketidaksiapan semua pihak. Menurut Ahok, Kurikulum 2013 itu bagus kalau dalam realisasi di lapangan mampu diserap oleh para peserta didik.

"Sekolah dan guru siap, silahkan Kurikulum 2013. Toh, itu memang juga bagus. Menteri pendidikan kan menghentikan bukan karena tidak bagus," kata Ahok di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).

Menurut Ahok, kalau Kurikulum 2013 siap dilaksanakan di Jakarta siap maka silahkan saja. Namun, kalau tidak siap, dia menyarankan untuk kembali ke Kurikulum 2006.

"Untuk Jakarta yah silahkan atur saja. Siap silahkan, kalau nggak siap ya silahkan kembali ke Kurikulum 2006," tutur mantan Bupati Belitung Timur itu.

Perlu evaluasi

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan, sejak awal penerapan Kurikulum 2013, pihaknya sudah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasinya. Pasalnya, belum ada kesiapan dari semua pihak termasuk para peserta didik dalam menerapkan Kurikulum 2013.

"Karena pertama cara pengambilan keputusan terkesan tidak konseptual pada akhir sebuah transisi pemerintahan. Ada keputusan luar biasa yaitu Kurikulim 2013 ini. Tidak ada setahun sudah dilaksanakan. Ini perubahan luar biasa bukan perubahan kecil," kata Lasro.

Kedua fakta yang ada menyatakan, sarana dan prasarana dalam penerapan kurikulum 2013 tidak siap. Dia mencontohkan, guru yang dilatih masih binggung. Saat ini di Jakarta baru sekitar 15 persen dari 26.000 guru atau sekitar 8400 yang baru terlatih menerapkan kurikulum 2013.

"Ketiga, buku hadir tapi terlambat. Tidak tepat jumlah. Keempat, subtansinya. Pakai bahasa-bahasa murahan contohnya dalam buku Penjaskes itu ada bahasa pacaran. Yang benerkan katanya pergaulan remaja atau pemuda yang sehat. Jadi dari materi juga perlu perbaikan," ungkap Lasro.

Menurut Lasro, apakah prasarana pendidikan akan diubah atau perlu dievaluasi. Pasalnya, dalam penerapan kurikulum 2006 sudah ada evaluasi. "Pola evaluasi kurikulum 2013 juga belum dibuat. Sekarang baru terakhir-terakhir pak menteri pas mau selesai kabinet bersatu jilid 2 baru diterbitkan evaluasi. Dari berbagai aspek harus dievaluasi. Jadi menurut saya harus disempurnakan itu," ungkap Lasro Marbun.