Menjadikan Rakyat Subyek

Oleh Sukirno

Benarkah, pembangunan menjadi mantra sakti untuk mengakhiri kemiskinan? Jangan-jangan pembangunan itu justru menjadi penyebab kemiskinan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Cypri Jehan Paju Dale menyuguhkan sebuah kajian kontra hegemoni yang menolak kerangka teoretis dan epistemologis dominan dalam studi pembangunan, kekuasaan, dan kemiskinan, yaitu paradigma kapitalistik neo-liberal (hal xxi). Sebagai antitesis konsep kuasa hegemoni, Jehan Paju Dale menawarkan konsep yang ditopang dengan perspektif pos-kolonial dan pemikiran dekolonial. Politik emansipasi dan gerakan penentuan nasib sendiri ditawarkan untuk mewujudkan tata sosial, politik, ekonomi, dan kultural baru yang lebih adil dan menyejahterakan.

Pengelompokan penyebab kemiskinan yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural yang dikemukakan oleh Gunawan Sumodiningrat (1988) menjadi salah satu acuan Jehan Paju Dale dalam mengkaji studi kasusnya. Tujuh kasus kegagalan pembangunan di Manggarai Raya, menurutnya mengakibatkan kemiskinan struktural.

Paradoks pembangunan
Kasus utama yang mendapatkan pembahasan dalam dua bab (bab 3 dan bab 7) adalah Taman Nasional Komodo (TNK). Taman Nasional ini telah diprivatisasi dan sejak 2003 diserahkan pengelolaannya kepada PT Putri Naga Komodo, yang sahamnya dimiliki oleh PT Jaytasha Putrindo Utama (milik pengusaha keturunan Malaysia) dan The Nature Concervancy, sebuah raksasa bisnis konservasi transnasional swasta berkedudukan di Amerika Serikat (hal 72). Eksistensi TNK dipertanyakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar karena telah terjadi resources grabbing (pencaplokan sumber daya). Untuk itu Jehan Paju Dale mengusulkan agar bisnis turisme kapitalistik diganti dengan perpaduan antara communiotourism dan ecotourism.

Paradoks pembangunan Manggarai Raya juga terjadi di bidang pertanian. Kendati 80 persen penduduk Manggarai Raya adalah petani, tetapi hanya 3-5 persen APBD dialokasikan untuk Dinas Pertanian. Itu pun sebagian besar habis untuk gaji dan belanja birokrat (hal 139). Kenyataan pahit yang dialami petani sawah ini juga melilit pekebun kopi dan penderes gula aren, karena negara dan aparatur negara justru menjadi agen utama untuk memperlancar, memfasilitasi, dan melindungi proses neo-kolonialisme (hal 150).

Kinerja aparatur negara, juga disorot oleh penulis buku ini. Minimnya peran birokrat itu misalnya terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yang mengelola dana Rp 3 miliar. Hanya 50 persen dana tersebut untuk pembangunan sosial. Persoalan lain adalah langgengnya KKN yang dipraktikkan tanpa rasa malu. Salah satu bentuknya adalah pemberian bea siswa dari APBD kepada anak-anak pejabat legislatif dan eksekutif, serta mitra terdekat mereka dalam proses pilkada. Fenomena ini oleh Jehan Paju Dale disebut sebagai elite capture, yaitu sumber daya yang mestinya ditransfer untuk kepentingan banyak orang diambil alih dan dikuasai oleh sekelompok orang.

Menurut Budi Winarno (2010:43) birokrasi di Indonesia masih berbasis patron-klien dan paternalistik yang sangat kental mendorong praktik-praktik KKN. Budaya patrimonial ini tidak saja melekat dalam tubuh birokrasi, tetapi juga kalangan elite, yang akhirnya berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, penyebab birokrasi Indonesia tidak efektif dan efisien adalah melekatnya karakter cost maximizer sehingga memunculkan praktik-praktik penggelembungan anggaran (mark up), menjamurnya free riders di dalamnya, yakni output yang dihasilkan birokrasi tidak jelas dan transparan, tetapi output tersebut menjamin ”pendapatan” bagi segelintir pihak. Atas kondisi ini, Jehan Paju Dale berkesimpulan, di Manggarai Raya, aparat pemerintah masih lebih sebagai beban pembangunan daripada pelaksana atau fasilitator pembangunan yang dapat diandalkan (hal 217).

Kemiskinan sistemik
Dengan bercermin pada tujuh kasus yang ditampilkan, Jehan Paju Dale menemukan bahwa kemiskinan di NTT bukanlah semata-mata kemiskinan alamiah, tetapi lebih dari kemiskinan sistemik sebagai akibat langsung dari keterjajahan pembangunan. Apabila pembangunan gagal memenuhi kebutuhan fisik dan psikis masyarakat, karena didukung oleh globalisasi neoliberal dan kapitalisme global, maka pembangunan tersebut akan menciptakan dua krisis sekaligus, yakni krisis polarisasi kelas dan krisis lingkungan (Budi Winarno, 2010: 58-59).

Bertolak dari semua itu, penulis buku ini memberikan kesimpulan utama bahwa kuasa hegemonik dipraktikkan dalam pembangunan yang menghasilkan kemiskinan sistemik. Untuk itu perlu ada kuasa kontra hegemonik yang dapat merintis jalan ke sebuah model pembangunan yang dapat menghentikan kemiskinan sistemik dan bukan menciptakannya (hal 275).

Jehan Paju Dale mengatakan bahwa otonomi daerah telah memunculkan elite lokal sebagai ’raja-raja kecil’ yang berjalan beriringan dengan kehendak korporasi untuk merangsek, menyebar ke daerah-daerah, dan bernegosiasi dengan ’raja-raja kecil’ itu untuk mengeruk keuntungan dari setiap potensi yang ada di semua daerah (hal 128).

Model pembangunan yang ditawarkan adalah kontra hegemonik atau kuasa liberatif-emansipatif sebagai artikulasi dari self determination. Alternatif kontra hegemonik ini menekankan pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Prinsip keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia itu mengharuskan terjaminnya kesetaraan di satu sisi dan pengakuan akan perbedaan serta perlunya perlakuan khusus (affirmative action) di sisi lain. Konsep pembangunan yang kontra hegemonik ini tidak lain adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagaimana dikemukakan oleh David C Korten (1988: 377).

Ada tujuh agenda self-determinasi dan emansipasi yang diusulkan, antara lain kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam budaya, dengan menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan. Menurut Grace Goodell (1988:354), tujuan utama melibatkan rakyat dalam pembangunan adalah memperkuat prakarsa serta kemampuan kritis mereka, dan membantu mereka membangun saluran-saluran yang andal untuk memungkinkan mereka mengungkapkan diri dan bertanggung jawab. Mau tidak mau, presiden baru nanti harus mampu mengimplementasikan pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai subyeknya. Semoga!

SUKIRNO,
Dosen FH Universitas Diponegoro Semarang