Ahok : Proyek Monorel Tunggu Pak Jokowi Selesai Non-aktif

WARTA KOTA, GAMBIR - Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pembangunan moda transportasi massal, monorel antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail (JM). Pasalnya, penandatangan PKS oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo belum juga dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masih buntunya negosiasi antar kedua belah pihak.

"Belum, belum ketemu," kata pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2014).

Orang nomor satu DKI Jakarta itu mengatakan bahwa ada beberapa poin yang masih dalam bahasan negosiasi antara pihaknya dengan PT JM. Negosiasi itu meliputi, penentuan dipo monorel, pengelolaan rugi dan laba, penentuan kepemilikan ruang properti, penentuan kepemilikan hak udara, dan lain-lain.

"Ini bentuk kehati-hatian kami, jangan sampai mangkrak lagi sehingga prosesnya detail. Tapi, itu yang belum ketemu," kata Jokowi.

Mantan Walikota Surakarta itu mengatakan akan berhati-hati dalam menentukan keputusan kelanjutan kerjasama dengan PT JM. Dikhawatirkan proyek tersebut akan mangkrak lagi untuk kedua kali. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan groundbreaking monorel pada 16 Oktober 2013.

Tidak Ingin Tanda Tangan KPS

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ia tidak akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek Monorel. Pasalnya, hingga pekan terakhir bulan Mei, PKS monorel belum juga selesai. Padahal, Jokowi akan non aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 31 Mei dan otomatis pria yang akrab disapa Ahok berstatus pelaksana tugas atau Plt.

"Kalau belum ditandatangani, aku nggak mau tandatangan, boleh. Bisa. Itu bisa. Logikanya begitu saja. Kalau saya tidak mau tanda tangan, selesai dia (PT Jakarta Monorel)," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Dengan wewenang sebagai Plt itu, Ahok memiliki hak untuk tidak menandatangi PKS dari proyek monorel yang dinilainya terlalu banyak hambatan. Maka, perjanjian itu harus menunggu hingga masa cuti Jokowi berakhir untuk bisa disahkan.

"PKS proyek monorel tunggu Pak Jokowi selesai non-aktif," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Pasalnya, proyek monorel semakin meragukan. Karena meskipun telah diberi kesempatan oleh Pemprov DKI sekali lagi, PT Jakarta Monorel (JM) belum juga mampu memberikan bukti bahwa mereka kompeten untuk mengerjakan proyek tersebut. Hingga mangkrak sejak tahun 2007.

Seperti permasalahan bussines plan atau perencanaan pembangunan proyek monorel yang tak kunjung selesai. Karena menurut Ahok, PT JM memasukkan perencanaan yang tidak sesuai, misalnya jumlah target penumpang yang terlalu banyak. Juga tentang permintaan 200 ribu hektar hak udara bangunan untuk bisnis properti di stasiun monorel. PT JM, lanjut Ahok, berniat menyewakan poperti tersebut.

"Belum jadi monorel, kamu dapat duit dulu jual-jual sewakan itu? Itu nggak bisa," kata Ahok.

Selain itu, keraguan akan kemampuan PT JM mengelola proyek monorel, menurut Ahok juga didasarkan dari jaminan yang diberikan Jusuf Kalla ketika menjabat sebagai Wakil Presiden untuk PT JM. Namun, ternyata proyek monorel belum juga diterima hingga Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo, sempat mengeluarkan surat pembatalan pembangunan monorel.

"Pak JK sudah terlibat tolong PT JM. Sudah ada dukungan jaminan dari Menkeu waktu itu Sri Mulyani. Istilahnya 'dipaksa' beri jaminan. Tapi nyatanya mangkrak, dibatalkan. Kalau Pak JK Wapres lagi, diberi jaminan lagi, saya udah nggak mau tau. Pakai APBN aja," kata Ahok.

Seperti diberitakan, rute proyek ini ada dua yaitu untuk jalur hijau (green line) sepanjang Kuningan-Senayan dan jalur biru (blue line) Kampung Melayu-Tomang. untuk soil test akan dilakukan di 150 titik untuk tiang monorel sepanjang 13 Kilometer. Namun, hingga saat ini perjanjian kerjasama dengan Pemprov DKI belum disepakati. Sehingga, proses konstruksi belum berjalan.