Aktivis Nilai APEC Jadi Ajang SBY Jual Kedaulatan Indonesia

Laporan wartawan Wartakotalive.com, Ferdinand Waskita

Cikini, Wartakotalive.com

Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng meminta masyarakat menolak Konferensi Tingkat Tinggi APEC. Sebab, acara yang digelar pada 1-8 Oktober 2013 di Bali dituding sebagai ajang bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjual kedaulatan negara.

"Alih-alih memberikan keuntungan, dampak dari kesepakatan rezim APEC terhadap ekonomi Indonesia sungguh amat sangat membahayakan," kata Salamuddin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (22/9).

Menurut Salamuddin, APEC yang beranggotakan 21 negara hanya akan menjadi alat penghisap kekayaan ekonomi di negara-negara miskin dengan berkedok perdagangan bebas dan liberlisasi investasi.

"Padahal akibat liberalisasi investasi dan perdagangan bebas, Indonesia harus berhadapan dengan krisis," tutur Salamuddin.

Sementara aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan tahun 2013 merupakan puncak dari krisis akibat liberalisasi yang dilakukan rezim SBY. Indonesia, kata Adhie, harus berhadapan dengan defisit perdagangan dan transaksi berjalan penuh sepanjang tahun, defisit neraca pembayaran dan defisit dalam APBN yang semakin melebar akibat pelemahan ekonomi.

"Ketiga defisit inilah yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap USD kian merosot dan akan semakin melipatgandakan krisis," kata Adhie

Padahal, ujar Adhie, liberalisasi pasar dan fasilitasi investasi asing tidak menimbulkan stabilisasi harga-harga dalam negeri terutama pangan. "Harga pangan pokok rakyat bergejolak, kedelai, daging sapi, daging ayam, bawang harganya tidak terjangkau karena dikuasai kartel, mafia dan sindikat," imbuhnya.

Adhie menegaskan penguatan kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam pertemuan APEC, yang akan diikuti dengan pertemuan WTO pada bulan Desember akan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.

Hal itu diakibatkan semakin derasnya impor barang dan jasa yang menghancurkan ekonomi rakyat serta aliran investasi asing dan utang luar negeri. "Kondisi inilah Pemerintahan SBY harus dicatat dalam sejarah sebagai rezim yang rela mengkhianati cita-cita proklamasi," ungkapnya.