Dokter Kewalahan Tangani KJS

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, A Sabran, Bintang P, Theo YL

Gambir, Wartakotalive.com

Pro-kontra layanan kesehatan seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) berlanjut. Sebagian dokter memprotes dan menudingnya sebagai bentuk politisasi kesehatan.

Akibatnya, bikin dokter kewalahan. Mereka terpaksa memeriksa pasien terburu-buru karena jumlahnya banyak.

Ratusan dokter yang menolak politisasi kesehatan menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/5). Para pendemo itu mengenakan pakaian khas dokter, yakni jas putih, lengkap dengan stetoskop.

Dokter yang berdemo itu berasal dari komunitas Dokter Indonesia Bersatu (DIB). Dokter-dokter itu berorasi di depan pintu Monas sebelah utara.

Aksi mereka tidak membuat arus lalu lintas tersendat. Para dokter tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Lampung, Bogor, Depok, maupun dari beberapa kota di Jawa Tengah.

Koordinator demo, dokter Agung Sapta Adi mengatakan, KJS merupakan bentuk dari politisasi kesehatan. Imbasnya langsung terasa terhadap para dokter dalam menjalani profesinya.

Menurut Agung, semestinya seorang dokter memiliki waktu minimal 15 menit untuk memeriksa satu pasien. "Kalau sudah memeriksa sampai 100 pasien per hari, mana bisa lagi memeriksa pasien secara detail?" ujarnya.

Padahal, terkadang ada penyakit-penyakit yang perlu pemeriksaan lebih dari 15 menit. "Lagi pula pasien itu kan pasti ingin penjelasan detail mengenai penyakitnya. Kalau sudah begini, pasien juga yang jadi korbannya," kata Agung.

Menurut Agung, sangat tak bijak apabila kesehatan dijadikan komoditas politik, seperti sistem KJS. Apabila kebijakan politik pencitraan masuk ke ranah kesehatan, maka yang timbul adalah kesemrawutan.

Sementara Dokter Awan yang bekerja di sebuah rumah sakit dan melayani pasien KJS di Jakarta menuturkan, dalam sehari dirinya bisa melayani 50 pasien.

Maka, sulit baginya untuk memeriksa pasien dengan standar yang semestinya. Jika memakai standar 15 menit per pasien, ia butuh waktu 750 menit atau 12,5 jam nonstop. Tentu sangat melelahkan.

Belum lagi, muncul kesulitan lain, yakni pasien KJS memiliki pagu untuk masing-masing penyakit yang dideritanya. Misalnya, kata Awan, untuk penyakit diare pagunya hanya Rp 500.000. Apabila sudah lebih dari itu, maka pasien KJS sudah tak dapat mendapat pertanggungan lagi.

Tegas menolak