Australia Bakal Bangun Kantor untuk Mengendalikan Google dan Facebook
Mengendalikan Facebook Inc dan Google yang berpotensi menjadi preseden bagi negara-negara lain.
lihat foto
Canberra akan membentuk cabang khusus Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), yang merupakan pengawas antimonopoli.
Cabang khusus ini akan meneliti bagaimana perusahaan platform online menggunakan algoritma untuk mencocokkan iklan dengan pengguna, yang menjadi basis pendapatan utama dari operator media online ini.
WARTA KOTA, PALMERAH--- Australia akan mendirikan kantor pertama di dunia untuk didedikasikan dan bagian dari reformasi yang dirancang untuk mengendalikan Facebook Inc dan Google yang berpotensi menjadi preseden bagi negara-negara lain.
Langkah ini memperketat peraturan pada platform online.
Selama ini pemerintah berbagai negara mulai dari Amerika Serikat ke Eropa hingga Asia berupaya mengatasi masalah mulai dari masalah anti-trust hingga penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian lewat platform online.
• Pegadaian Masih Menunggu Izin dari OJK, Mau Bikin Fintech Lending?
Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, mengatakan, denda 5 miliar dollar AS yang ditetapkan Amerika Serikat kepada Facebook bulan ini karena pelanggaran privasi menunjukkan bahwa regulator sangat serius menangani masalah ini.
"Perusahaan-perusahaan ini termasuk yang paling kuat dan bernilai di dunia," kata Frydenberg setelah rilis laporan regulasi platform digital dominan.
"Mereka perlu dimintai pertanggungjawaban dan kegiatan mereka harus lebih transparan," kata Frydenberg seperti dikutip Reuters seperti dilansir Kontan.
• Peran Konsultan Konstruksi dalam Pembangunan Infrastruktur Sangat Penting
Canberra akan membentuk cabang khusus Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), yang merupakan pengawas antimonopoli.
Cabang khusus ini akan meneliti bagaimana perusahaan platform online menggunakan algoritma untuk mencocokkan iklan dengan pengguna, yang menjadi basis pendapatan utama dari operator media online ini.
Kantor cabang ini adalah salah satu dari 23 rekomendasi dalam laporan ACCC.
• HUT RI, Ada Hari Belanja Diskon Indonesia: Diskon Hingga 74 Persen
Rekomendasi pengaturan raksasa internet lain termasuk memperkuat undang-undang privasi, perlindungan untuk media berita dan membuat kode etik, yang memerlukan persetujuan regulator.
Frydenberg mengatakan, pemerintah bermaksud menyingkap bagaimana perusahaan internet mengumpulkan dan memonetisasi data pengguna.
Pemerintah Australia pun menerima kesimpulan utama ACCC bahwa ada kebutuhan untuk reformasi sektor ini.
• Penggunaan Yuan di Indonesia Bakal Meningkat, Berikut Penjelasan Dino Patti Djalal
Proposal aturan ini memerlukan proses 12 pekan konsultasi publik sebelum pemerintah bertindak berdasarkan laporan tersebut.
