Ternyata Ada 51 Bukti Gugatan Sengketa Pilpres 2019 yang Diajukan Tim Prabowo-Sandi

PALMERAH, WARTAKOTALIVE.COM -- Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan gugatan yang diajukan akan lebih dahulu melalui proses verifikasi sebelum sampai ke tangan hakim konstitusi.

Permohonan nantinya diregistrasi pada 11 Juni 2019.

• Amien Rais Pesimis Gugatan BPN ke MK Mengubah Keadaan

• Bambang Widjojanto Sebut Prabowo-Sandi Bakal Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

• Profil Pengacara Prabowo-Sandi dalam Sengketa Pilpres 2019: Punya Pengalaman MENANG gugatan di MK

• Ini Pesan Jokowi untuk Prabowo Subianto yang Ingin Ajukan Gugatan Kecurangan Pemilu 2019 ke MK

Bambang Widjojanto (BW) saat konferensi pers, Jumat (24/5) malam, mengaku belum bisa memberi perincian 51 bukti yang diajukan ke MK tersebut.

"Saya bisa menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan hari ini," kata Bambang.

Dia hanya memberikan sedikit bocoran bahwa bukti yang diajukan merupakan gabungan dari dokumen dan saksi.

Permohonan yang sudah menjadi perkara itu, kemudian diteruskan pada sidang pendahuluan akan dilaksanakan pada 14 Juni .

Selanjutnya, pada 17 hingga 21 Juni akan digelar sidang pembuktian.

Kemudian, pada 28 Juni akan digelar sidang putusan perselisihan hasil pilpres. (Antaranews.com)

KPU Siap Hadapi Gugatan

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan yang dilayangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, terkait hasil Pemilu 2019..

"Yang jelas KPU menghormati sikap yang ditempuh Pak Prabowo, dan kita sama-sama tahu sikap beliau adalah negarawan dan kita mengapresiasi tentunya. Apa yang dilakukan oleh KPU?
KPU langsung mempersiapkan diri dengan data hasil pemilu, semuanya kita siapakan, langsung tim teknis mempersiapkan diri menghadapi gugatan itu," ucap Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Berbagai aspek mulai dipersiapkan KPU untuk menghadapi gugatan tersebut.

Mulai dari aspek hukum legalitas.

Berbagai catatan tentang peristiwa yang telah terjadi saat proses penghitungan suara juga sedang disusun.

"Selain tim hukum untuk aspek legal, terpenting adalah aspek administrasi, aspek formil ya dokumen-dokumen hasil rekap, hasil pemilu, dari form C sampe secara keseluruhan form D, DA, DB, DC, kemudian berbagai peristiwa yang terjadi selama rangkaian pemungutan dan penghitungan rangkaian suara, pemungutan suara ulang termasuk juga masalah situng, meskipun itu bukan hasil yang bersifat final," tuturnya.

Ia juga menanggapi tudingan BPN yang mengklaim menemukan 17,5 juta data pemilih 2019 yang tidak wajar.

Dikatakan tidak wajar karena data pemilih tersebut rata-rata lahir pada tanggal dan bulan yang sama.