Soal Perjanjian Nuklir, Iran Bakal Melakukan Pengayaan Uranium Dalam Jumlah Besar
Soal Perjanjian Nuklir, Iran Bakal Melakukan Pengayaan Uranium Dalam Jumlah Besar Dalam Kurun Waktu 60 Hari.
lihat foto
Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan, dia sudah diberi tahu ada beberapa negara besar yang masih memberi dukungan kepada Teheran.
Gedung Putih menerbitkan tambahan sanksi kepada Iran yang menyasar sektor minyak serta perbankan mereka.
WARTA KOTA, PALMERAH--- Jika tidak ada perjanjian baru soal nuklir, Iran menyatakan bakal melakukan pengayaan uranium dalam jumlah besar dalam waktu 60 hari ke depan.
Pernyataan itu muncul di momen satu tahun setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang dilakukan Presiden AS Donald Trump pada 8 Mei 2018.
Diwartakan AFP dan The Independent yang dilansir Kompas.com, Rabu (8/5/2019), Iran menyatakan mereka tidak akan menghormati sebagian perjanjian dengan menambah stok uranium serta senyawa air berat.
Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan, dia sudah diberi tahu ada beberapa negara besar yang masih memberi dukungan kepada Teheran.
Di antaranya adalah Rusia.
• Mudik Lebaran, Ada 5 Pantai Bisa Disambangi di Jalur Pantura
Perjanjian itu menitikberatkan beberapa sanksi yang dicabut sebagai ganti Iran membatas program nuklirnya, dan ditandatangani Inggris, China, Uni Eropa, Perancis, Jerman, dan AS.
Dalam kampanye presiden 2016, Trump menyebut perjanjian itu sebagai "bencana" dan melakukan negosiasi ulang adalah prioritasnya setelah terpilih.
Namun pada Mei 2018, Trump mengumumkan Washington menarik diri dari perjanjian meski penilaian independen menunjukkan Iran sudah menerapkannya secara efektif.
Setelah itu Gedung Putih menerbitkan tambahan sanksi kepada Iran yang menyasar sektor minyak serta perbankan mereka.
• Alasan PHRI soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinilai Belum Terlalu Tepat
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan langkah pengayaan uranium diperlukan.
"Kami ingin memastikan hak kami sekaligus membawa keseimbangan," ulas dewan.
Dewan kemudian meminta kepada negara yang masih mendukung mereka untuk membawa komitmen baru dalam 60 hari mendatang.
Terutama di bidang minyak dan perbankan.
