Berita Video

VIDEO: Sandiaga Uno Mau Hapus Ujian Nasional, Wakil Ketua MPR Ini Tidak Sepakat

Dia menjelaskan, rata-rata nilai siswa saat mengikuti UN dapat dipergunakan untuk mengukur sejauh mana pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan akan menghentikan Ujian Nasional jika terpilih

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, meminta semua pihak untuk tidak berdebat mengenai penyelenggaraan ujian nasional (UN). Menurut dia, UN tetap harus dilangsungkan.

Namun, kata dia, tolak ukur penyelenggaraan UN tidak lagi untuk menentukan standar kelulusan seseorang. Tetapi, untuk mengukur tingkat pendidikan di satu provinsi.

"(UN,-red) Tidak urgent dibahas. Yang harus dibangunkan tujuan UN sebenarnya menurut paham saya jangan dijadikan tolok ukur kelulusan, tetapi UN itu untuk membikin road map pendidikan nasional agar tidak ada kesenjangan," kata Mahyudin, setelah melakukan sosialisasi empat pilar di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, Rabu (20/3/2019).

VIDEO: Langsung Langsing Usai Melahirkan, Ririn Dwi Arianti Sebut Faktor Genetik Alias Keturunan

Dia menjelaskan, rata-rata nilai siswa saat mengikuti UN dapat dipergunakan untuk mengukur sejauh mana pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Dia menegaskan, standar pendidikan di setiap wilayah harus sama.

"Itu tidak urgent dibicarakan, tetapi harus ada evaluasi apakah melalui UN atau dengan cara lain agar pendidikan di Indonesia merata. Urgensi itu pemerataan pendidikan bukan bicara UN atau tidak," kata dia.

Selain itu, dia menyoroti, wajib belajar selama 9 tahun. Dia menilai, program pemerintah di bidang pendidikan itu sudah ketinggalan zaman.

VIDEO: Menaker Kunjungi SMK di Bekasi, Nyanyi Lagu Iwan Fals dan Seventeen

"Kita telah memutuskan wajib belajar dalam Undang-Undang Dasar 1945 9 tahun. 9 tahun itu pendidikan dasar yang ditanggung negara oleh karena itu ini sudah ketinggalan zaman sudah kadaluwarsa harusnya dinaikkan minimal 12 tahun," kata dia.

Seharusnya, kata dia, wajib belajar itu ditingkatkan sampai sarjana di strata 1 atau minimal sampai lulus SMA atau 12 tahun menempuh pendidikan.

VIDEO: Usai Harris Dipukul, Sidang Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Dijaga Ketat Polisi

"Jadi, negara mensubsidi pendidikan itu dari pendidikan paling dasar sampai sarjana, kalau tidak, bangsa tidak pintar-pintar. Pendidikan itu minimal 12 tahun, sebagai pribadi saya harap pendidikan dasar itu ditingkatkan tidak 9 tahun lagi harus 12 tahun, itu minimal," tambahnya. (*)

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved